JATIMNET.COM, Surabaya – Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan di sejumlah wilayah. Isu ini mengemuka dalam rapat koordinasi bersama BNPB, BMKG, dan Basarnas Surabaya, Jumat, 27 Maret 2026.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa potensi kekeringan harus ditangani serius karena berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Ia menilai posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan utama Indonesia membuat langkah mitigasi harus disiapkan sejak dini.

Menurut Khofifah, pemerintah menargetkan indeks pertanaman (IP) tetap berada di angka 2,7. Bahkan, sejumlah daerah seperti Ngawi dinilai mampu mencapai hingga 3,5 kali masa tanam dalam setahun.

“Oleh karena itu September ini musim tanam kita berharap bahwa IP indeks pertanaman Jawa Timur 2,7. Tapi ada daerah yang 3,5 seperti Ngawi,” katanya.

Untuk menjaga target tersebut, Pemprov Jatim menyiapkan strategi penyediaan sumur dalam. Langkah ini difokuskan untuk menjamin pasokan air irigasi, khususnya bagi lahan persawahan yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

BACA: Bayi Diduga Dibuang Kembali Terjadi di Jember, Ditemukan Bocah Saat Hendak Mengaji

“Menyiapkan sumur-sumur dalam untuk bisa melakukan irigasi di sawah-sawah supaya indeks pertanaman kita itu tidak turun. Itu menjadi penting karena ketahanan pangan ini menjadi kebutuhan nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Khofifah menyatakan optimistis produksi komoditas lain seperti jagung, daging sapi, ayam, dan telur tetap stabil meski menghadapi ancaman kekeringan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menyusun langkah penanganan berbasis data. Menurutnya, peta risiko bencana yang dimiliki BNPB menjadi acuan penting dalam merumuskan rencana aksi yang terukur.

BACA: Modifikasi Cuaca Tak Mampu Cegah Banjir Pasuruan, BPBD Jatim Ungkap Kendala Sortie

“Jadi Kepala BNPB, Pak Letnan Jenderal TNI Suharyanto ini punya peta yang sangat komprehensif. Tentu akan menjadi panduan bagi Pemprov Jawa Timur untuk melakukan plan of action secara detail dan terukur,” katanya.

Melalui sinergi tersebut, Pemprov Jawa Timur menargetkan kesiapsiagaan menghadapi dua ancaman sekaligus, yakni banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau, dapat dilakukan lebih awal. Upaya ini diharapkan mampu menekan dampak terhadap masyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan.

"Ini sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi, jadi kami sudah mempersiapkan semuanya," pungkasnya.