JATIMNET.COM, Jember - Warga Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, sedikitpun tidak melirik potensi ekonomi dari kekayaan mineral tambang yang ada di wilayah mereka. Mereka lebih menyayangi kebun dan hutan produksi yang terbukti selama ini memberikan penghidupan tanpa menimbulkan bencana alam maupun sosial.

Kekompakan mereka yang didukung Pemerintah Kabupaten Jember membuahkan hasil dihapusnya Blok Silo dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) periode 2018.

Kemudian terbit Kepmen ESDM No 23 K/MEM/2019 tentang perubahan dicabutnya lampiran keempat Kepmen 1802 tahun 2018, yang mencantumkan 4.023 hektare tanah di Silo sebagai wilayah tambang.

BACA JUGA: Izin Tambang Emas Blok Silo Jember Dicabut

Kepada Jatimnet.com, Bowo (45) warga Desa Pace, Kecamatan Silo, mengaku mendapatkan banyak penghasilan dari bertani kopi di 1 hektare lahan yang dikelolanya. Dia mengaku bersyukur izin pertambangan Blok Silo dicabut sehingga sumber penghasilannya aman dari kehancuran dari kerusakan lingkungan.

"Lega kalau sudah dicabut, biar lingkungan tidak rusak. Masyarakat sini tidak boleh ada tambang, karena efeknya, limbahnya, gunungnya akan kena semua," kata Bowo, Senin 11 Februari 2019.

Dia mengaku mampu menghasilkan 2 ton kopi robusta green bean petik merah dan 24 ton buah alpukat setiap tahun, belum termasuk hasil dari tanaman tumpang sari lainnya. Harga jual kopi kepada tengkulak Rp 23 ribu per kilogram sehingga uang Rp 46 juta berhasil dikantonginya setiap tahun.

BACA JUGA: Fraksi Gerindra Ingatkan Blok Silo dalam Paripurna

Data yang diperoleh dari Kantor Desa Pace perkebunan setempat menghasilkan 60.000 ton kopi, lainnya getah karet, sengon dan berbagai buah setiap tahun. Sebanyak 21.800 orang warga Pace yang 90 persennya merupakan pekebun juga menggantungkan kebutuhan air dari kandungan air bawah tanah yang akan ditambang.

"Tambang kami ya sengon, karet, dan kopi. Dan desa kami sudah yang paling makmur, aman, tidak ada pencurian, dan paling banyak hajinya," kata Bowo lagi.

Kepala Dusun (Kadus) Curah Wungkal Safiudin Saleh (40) mengatakan masyarakat Desa Pace sudah cukup nyaman dengan kondisi mereka saat ini. Warga Kecamatan Silo yang merupakan kota santri itu sudah merasa memiliki kondisi ekonomi, sosial, alam, budaya dan pola hidup yang sangat baik.

BACA JUGA: Ribuan Nelayan di Jember Terima Asuransi Kerja dari Pemerintah

"Kita ingin hidup damai dan sehat, kalau ada tambang akan merusak lingkungan, mengganggu kesehatan dan muncul pro kontra yang mengubah kondisi sosial di sini," kata Safiudin.

Dia mengatakan penyebaran zat kimia berbahaya, konflik sosial dan jasa prostitusi selalu berkembang di manapun di sekitar wilayah tambang. Selain itu, kata Safiudin, masyarakat khawatir akan terjadi kerusakan alam tempat flora dan fauna berkembang biak hingga timbul bencana alam di bawah area perbukitan itu.

Dia mengatakan penolakan warga Kecamatan Silo pada pertambangan sudah dimulai sejak tahun 2008 pada CV Wahyu Sejahtera yang mendapatkan izin menambang di tingkat kabupaten. Setelah itu sekitar 5 CV mencoba masuk untuk menambang dan lagi-lagi berhasil ditolak warga.

BACA JUGA: Pemkab Jember Tegas Menolak Tambang Emas

Hingga yang terbaru masuknya Blok Silo ke Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) periode 2018 Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018. Dengan upaya petisi, demonstrasi, dan gugatan non litigasi, masyarakat Kecamatan Silo berhasil mendorong terbitnya Kepmen ESDM No 23 K/MEM/2019 yang membatalkan izin tambang Blok Silo.

"Upaya tolak tambang dikawal tokoh agama, dari NU. Semua pengasuh pesantren menolak tambang, tidak hanya dengan lisan, mereka juga menandatangani petisi," katanya.

Warga Silo Lebih Sayang Kebun daripada Tambang

Berita Populer

Baca Juga