Sabtu, 22 September 2018 00:00 UTC
Ilustrasi emas.
JATIMNET.COM, Jember – Fraksi Gerindra memberi catatan dalam pandangan akhir penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2018 dalam sidang paripurna di DPRD setempat, Jumat.
Salah satu sorotan yang disampaikan Fraksi Gerindra adalah terbitnya izin usaha pertambangan yang dikeluarkan Kementerian ESDM di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
“Ada beberapa catatan yang kami sampaikan, di antaranya terkait isu tambang emas di Kecamatan Silo, persoalan administrasi kependudukan, dan nasib guru tidak tetap,” kata juru bicara Fraksi Gerindra Jember Marduwan usai rapat paripurna di Gedung DRPD Jember, Antara, 21 September 2018.
Ia mengatakan bahwa persoalan izin usaha tambang menjadi keperihatinan semua pihak. Sebab lahan seluas 4.023 hektare dengan 38 titik di Kecamatan Silo akan dieksplorasi menjadi tambang emas.
“Selain dikhawatirkan merusak ekologi, khususnya lahan pertanian dan permukiman, tentu rentan terjadinya konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan situasi Jember menjadi tidak kondusif,” sambungnya.
Fraksi Gerindra meminta Bupati Jember Faida secara tegas menolak izin eksplorasi tambang emas, sesuai dengan harapan masyarakat dan bukan hanya berkirim surat keberatan kepada Gubernur Jatim dan Menteri ESDM.
“Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara jelas memutuskan bahwa eksplorasi tambang di Jember hanya bisa dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan,” urainya.
Bahkan sesuai RTRW Jatim dan Kabupaten Jember menyebutkan bahwa Jember merupakan wilayah industri, perkebunan, perikanan laut, pertanian, dan pariwisata, dan bukan wilayah pertambangan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Jember Faida mengatakan bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD 2018 berjalan lancer, karena semua pihak memiliki persepsi yang sama.
“Alhamdulillah, perubahan APBD 2018 sudah ditandatangani dan disetujui semua fraksi, sehingga penetapan perubahan APBD akan dikonsultasikan kepada Gubernur Jatim. Mudah-mudahan evaluasinya tidak terlalu lama karena masyarakat sudah menunggu realisasi perubahan APBD 2018,” tegasnya.