JATIMNET.COM, Mojokerto - Ketua Umum Lembaga Kajian Barracuda yang mewakili seratusan warga Desa Cendoro mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak karena permintaan diskusi terbuka terkait tranparansi penggunaan APBDes tahun 2018 dan 2019 tidak dipenuhi perangkat desa.

Sebelumnya, perangkat desa hanya membacakan jawaban atas tuntutan warga tanpa tanya jawab terkait penggunaan APBDES tahun 2018 sebesar Rp 1,2 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 1,7 miliar yang digunakan untuk pembangunan sebelas jenis proyek.

Ketua Umum Lembaga Kajian Barracuda, Hadi Purwanto, merasa sangat kecewa dan mengatakan kedatangan mereka ini bukan demo tapi ingin mendengarkan keterbukaan perangkat desa.

BACA JUGA: Seratusan Warga Desa Cendoro Tuntut Transparansi Penggunaan APBDes

"Kami sangat kecewa, ini sudah yang ketiga kalinya. Malah yang hari ini kami memang diminta datang untuk diskusi terbuka. Tapi perlakuan perangkat desa seperti ini dan yang disampaikan tadi baru 25 persen dari 11 proyek yang ada,” kata Hadi.

Ia mengaku kecewa karena warga tidak diberikan waktu untuk tanya jawab dengan perangkat desa. Hadi mengaku hanya menginginkan transparansi dan akuntabilitas terkait semua proyek yang dianggarkan dan dipampang di papan proyek Desa Cendoro.

"Kami sudah melakukan teliti APBDes yang terpampang di papan proyek. Ada beberapa item yang belum dilaksanakan, otomatis kami sebagai warga ingin menanyakan langsung ke desa," terang Hadi pada sejumlah awak media.

BACA JUGA: Polemik Desa Fiktif, ICW Catat 264 Kasus Korupsi Anggaran Desa

Ia menyebut, ada total 11 proyek yang dikerjakan pemerintah desa. Tiga proyek  di antaranya di tahun 2018, dan delapan proyek di tahun 2019 yang dilaporkan di papan pengumuman desa. Dari 11 proyek yang dilaporkan ternyata tiga belum terlaksana.

Tiga proyek yang belum terlaksana tapi dipampang di papan pengumuman adalah; pertama, pemeliharaan sarana prasarana TK/RA sebesar Rp 30.709.900; kedua, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD sebesar Rp 6.000.000; dan ketiga, dukungan penanaman modal Rp 13.482.000 yang tulisannya untuk Bumdes.

BACA JUGA: Empat Desa di Sidoarjo Tak Berpenghuni Sama Sekali

Tak hanya itu, pihak desa bahkan mengklaim telah mengucurkan dana pribadi untuk tiga proyek. Yaitu, di tahun 2019 ada dua, peningkatan jalan pemukiman Dusun Cendoro Rp  300.000.000, dan Pembangunan sanitasi permukiman (TPT) Rp 82.000.000. Sedangkan tahun 2018 pelatihan kerja kelompok pemuda sebesar Rp 18.600.000.

"Kan aneh, mana boleh proyek desa pakai dana pribadi. Lalu saat kami tanyakan item selama dua tahun hampir Rp 1,6 miliar itu hanya buat beton untuk jalan permukiman dan lingkungan. Tapi nyatanya mereka tidak bisa menjawab," ucapnya.

"Kkalau perangkat desa masih belum mau menjelaskan secara terbuka dengan warga. Kami akan kerahkan lebih banyak lagi massa,” tegas Hadi.