JATIMNET.COM – Memasuki tahun ajaran baru 2018/2019, dunia pendidikan Surabaya masih dihadapi dilema. Salah satunya, buntut dari penambahan kuota mitra warga di sekolah negeri Surabaya.

Dewan Pendidikan Kota Surabaya Martadi mengungkapkan, pada tahun sebelumnya, kebijakan mitra warga bekerjasama dengan sekolah swasta untuk mengakomodasi siswa kurang mampu. Namun, kenyataannya masih ada penarikan iuran di beberapa sekolah.

Akibatnya tahun ini, pemerintah Surabaya berinisiatif menarik lebih banyak siswa mitra warga ke sekolah negeri. Akibatnya, banyak sekolah swasta yang mengalami penurunan pendaftar anak didik baru.

“Rata-rata setiap sekolah bisa turun sampai setengahnya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi yang sebelumnya dari 4 rombongan belajar (rombel) menjadi turun hingga setengahnya,” ujar Martadi, saat dihubungi, Jumat, 13 Juli 2018.

Tentunya penurunan ini disertai penurunan jam mengajar guru dan akhirnya honor guru pun menurun.

Kepala Sekolah SMP 17 Agustus (SMP Tag) 1945 Surabaya Wiwik Wahyuningsih mengaku dengan semakin berkurangnya jam pelajaran berpotensi adanya pengurangan guru di sekolahn?a.

Menurut dia, hal ini tidak dapat dihindari di sekolahnya. Tahun lalu, pendaftar di SMP Tag berjumlah 120 orang, menurun menjadi 60 orang yang dibagi menjadi dua rombongan belajar (rombel). Akibatnya, pemutusan hubungan kerja tak dapat dihindari.

Akhirnya Wiwik menghadap ke Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Ikhsan pada Sabtu, 14 Juli 2018. Dari sana, Ikhsan mempersilakan sekolah swasta untuk memperpanjang masa pendaftaran hingga akhir Juli.

“Selain itu, ia mengatakan para guru yang tidak kebagian jam pelajaran akan ditarik sebagai tenaga outsourcing di dispendik dengan syarat melalui tes,” jelas dia, Senin, 16 Juli 2018.

Ditanya kuota yang bakal ditampung oleh Dispendik, Wiwik tak tahu menahu. “Karena ada tes itu, tentu tidak semua guru itu diterima,” tambah dia.

Selain itu, ia meyayangkan tidak adanya transparansi terkait jumlah yang diterima oleh tiap sekolah negeri. Dia hanya mengetahui jumlah total yang diterima sekolah negeri sebanyak 22 ribu dari 44 ribu anak didik yang lulus SD.

“Kami minta ada transparansi soal itu. Apalagi, sebelumnya kita tidak diajak berkomunikasi soal pembahasan perencanaan PPDB Surabaya,” pungkasnya.