JATIMNET.COM, Surabaya – Insiden runtuhnya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Buduran di Sidoarjo belum lama ini mengundang perhatian banyak pihak. Tak terkecuali, anggota DPRD Jawa Timur Ahmad Athoillah.

Legislator dari Fraksi PKB ini mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap pesantren melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Harapannya, agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Apalagi, mengakibatkan sejumlah santri meninggal dunia dan luka-luka.

Menurutnya, pesantren memiliki kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Maka, sudah sepatutnya mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah pusat.

“Pesantren memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa ini. Bahkan, perjuangan kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari kiprah para kiai dan santri. Resolusi Jihad pun lahir dari lingkungan pesantren,” ujar Ahmad Athoillah yang akrab disapa Gus Atho dikutip dari laman resmi Dinas Kominfo Jawa Timur, Rabu, 15 Oktober 2025.

BACA: Ahli ITS Dilibatkan Analisis Struktur Bangunan Ponpes Al Khoziny

Menurutnya, perhatian terhadap ponpes tidak hanya dalam aspek pendidikan dan keagamaan.Namun, juga harus mencakup pengembangan sarana dan prasarana.

“Pemerintah jangan ragu menggunakan APBN untuk memperkuat pesantren. Ini bukan semata soal bantuan fisik, tetapi bentuk penghargaan terhadap jasa pesantren yang telah berkontribusi nyata bagi keutuhan dan kemajuan bangsa,” tegasnya.

Menurut Gus Atho, memperkuat infrastruktur dan fasilitas pesantren berarti turut memperkokoh sistem pendidikan berbasis Islam yang selama ini menjadi benteng moral bangsa.

“Pesantren adalah fondasi karakter bangsa. Kalau pemerintah serius memperhatikan pesantren, berarti pemerintah sedang memperkuat akar moral dan budaya Indonesia,” ujarnya.

BACA: Gedung Ponpes Al Khoziny yang Ambruk Baru Dicor, Ini Penjelasan Pengasuh

Politikus asal Jombang ini menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan dan kemajuan ponpes di Indonesia.

Salah satu wujud nyata komitmen tersebut, lanjutnya, adalah inisiatif pembentukan Undang-Undang Pesantren yang menjadi payung hukum bagi keberlangsungan dan pengembangan lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia.

Selain itu, pihaknya juga mendorong kebijakan pemberian gaji bagi guru-guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Madrasah Diniyah, serta guru pesantren yang selama ini berperan penting dalam pendidikan karakter dan keagamaan di masyarakat.