JATIMNET.COM, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tematik Monitoring Center for Prevention (MCP) Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pendapatan, Perizinan, Pengadaan Barang Jasa dan Aset di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Jumat, 13 Oktober 2023.

Rapat tersebut dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan diikuti Sekretaris Daerah, Asisten, Ketua, dan Anggota DPRD, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto.

"Semoga kehadiran Tim Korsupgah ini akan semakin menguatkan semangat kita untuk terus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik sesuai dengan regulasi," ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

BACA: Bersama KPK, Kota Mojokerto Siap Laksanakan MCP Korsupgah

Ia menekankan pentingnya penilaian MCP bagi pemerintah daerah. Hal itu merefleksikan komitmen Pemda dalam upaya pencegahan korupsi. Karenanya, untuk menyukseskan penilain MCP, wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini berharap sinergi seluruh pihak.

"Pencegahan terhadap korupsi ini kita komitmenkan bersama mulai dari kepala daerah, seluruh jajaran DPRD, para pelaksana teknis di perangkat daerah, sampai staf untuk bersama-sama agar penilaian MCP ini bisa terus kita tingkatkan nilainya," katanya.

Sebagai informasi, MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK untuk memudahkan monitoring dalam upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.

BACA: Kejari Mojokerto Kembalikan Uang Rp 261 Juta Hasil dari Korupsi PNPM

Per 10 Oktober 2023 ini, capaian MCP hasil verifikasi jaringan pencegahan korupsi Indonesia Jaga.id, Pemkot Mojokerto menempati peringkat kedua se-Jatim dengan nilai 71. Sementara untuk keseluruhan, MCP 2023 ditargetkan mencapai 97.

"Tahun lalu ada di 93 sekian, 2023 ini kami berkomitmen bisa lebih tinggi lagi, target kami 97. Semakin tinggi nilainya menunjukkan komitmen kita yang semakin kuat dalam menjaga pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik," kata Ning Ita.