JATIMNET.COM, Surabaya - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil memenuhi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025.

Bahkan, realisasinya hingga 357,75 persen atau mencapai Rp7.105.721.252 dari target Rp1.986.200.000.

Kepala Kejari Tanjung Perak Darwis Burhansyah mengatakan bahwa capaian PNBP itu berasal dari empat sumber. “Dari pembayaran denda, uang pengganti, biaya perkara, dan hasil lelang barang rampasan," katanya, 29 Desember 2025.

BACA: Kejari Tanjung Perak Borong Penghargaan, Jadi Kejari Tipe B Terbaik se-Jatim

Selain melampaui target PBBP, Kejari Tipe B ini juga dalam mengimplementasikan pendekatan hukum modern dalam Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum).Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian 21 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice).

​"Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice), mengoptimalkan pemulihan aset negara, dan pencegahan melalui edukasi hukum kepada masyarakat," jelas Darwis.

BACA: Kejari Sita Rp70 Miliar dari Kasus Korupsi Kolam Pelabuhan Tanjung Perak           

​Selain itu, Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) juga menorehkan prestasi dengan meraih predikat Terbaik Pertama se-Indonesia pada tingkat Kejaksaan Negeri tipe B dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pada acara Hakordia 2025.

"Selama setahun ini kami berhasil melakukan penyelidikan dan Penyidikan sebanyak 17 perkara," jelas Darwis.

Sementara itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menunjukkan peran vitalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara senilai fantastis, mencapai Rp251.387.090.860,-.

"Dalam perkara kami berhasil menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara," tuturnya.