pertanggungjawaban-apbd-pemkab-lamongan-2023-disetujui-ini-catatan-dprd
DAERAH, 10/06/2024 Pertanggungjawaban APBD Pemkab Lamongan 2023 Disetujui, Ini Catatan DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menggelar rapat paripurna hari keempat dalam rangka persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023, Senin, 10 Juni 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan.
jawaban-bupati-yes-atas-pertanyaan-tujuh-fraksi-dprd-lamongan
DAERAH, 03/06/2024 Jawaban Bupati Yes atas Pertanyaan Tujuh Fraksi DPRD Lamongan
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan dalam rangka pembahasan prtanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Senin, 3 Juni 2024.
realisasi-pajak-daerah-pemkab-lamongan-2023-hanya-56-persen-dprd-minta-ditingkatkan
DAERAH, 29/05/2024 Realisasi Pajak Daerah Pemkab Lamongan 2023 Hanya 56 Persen, DPRD Minta Ditingkatkan
Tujuh Fraksi di DPRD Lamongan menyampaikan pandangan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 yang telah disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada 20 Mei 2024 lalu.
jawaban-bupati-ikfina-atas-pandangan-umum-fraksi-terhadap-raperda-apbd-mojokerto-tahun-2024
INFORIAL, 20/11/2023 Jawaban Bupati Ikfina atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD Mojokerto Tahun 2024 
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyampaikan jawaban dalam sidang paripurna pembahasan Raperda APBD 2024 di DPRD Mojokerto.
dprd-agendakan-paripurna-hak-menyatakan-pendapat-bupati-jember-terancam-dimakzulkan
DAERAH, 17/07/2020 DPRD Agendakan Paripurna Hak Menyatakan Pendapat, Bupati Jember Terancam Dimakzulkan
DPRD Jember sepakat akan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Proses itu akan berisi pendapat hukum (legal opinion) oleh parlemen atas dugaan pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan Bupati Jember Faida.
dampak-corona-sidang-laporan-pertanggungjawaban-bupati-madiun-tertunda
DAERAH, 10/04/2020 Dampak Corona, Sidang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Madiun Tertunda
Jadwal sidang paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Madiun tahun anggaran 2019 di gedung DPRD setempat tertunda akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Sebelumnya, kegiatan itu diagendakan pada akhir Maret 2020
panitia-angket-dprd-minta-mendagri-berhentikan-bupati-jember
DAERAH, 20/03/2020 Panitia Angket DPRD Minta Mendagri Berhentikan Bupati Jember
DPRD Jember menggelar rapat paripurna dengan agenda pemaparan hasil penyelidikan Panitia Angket.