Sidang Dugaan Pelanggaran Etik KPU Sidoarjo Digelar DKPP

Baehaqi Almutoif
Baehaqi Almutoif

Sabtu, 9 Maret 2019 - 15:17

JATIMNET.COM, Surabaya - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menggelar sidang pertama kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Sidoarjo, Sabtu 9 Maret 2019 di Kantor Bawaslu Jawa Timur.

Sidang digelar atas aduan Calon Legislatif (caleg) DPRD Sidoarjo Muhammad Rifai yang dicoret namanya dari daftar caleg tetap (DCT).

Ketua DPC partai Gerindra tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena pernah tersangkut pidana.

Keputusan itu diambil KPU Sidoarjo setelah mendapat petikan putusan Kasasi dari Makamah Agung. Dalam dokumen itu, Rifai terbukti memalsukan ijasah dengan pidana 6 bulan kurungan penjara.

BACA JUGA: KPUD Coret Dua WNA yang Masuk DPT

Ditemui usai sidang Rifai menilai keputusan yang dikeluarkan KPU Sidoarjo terlalu terburu. Pasalnya Rifai hingga sekarang belum ditahan meski sudah diputuskan MA. Ia merasa masih memiliki hak konstitusi.

"Dengan adanya pencoretan saya yang menurut saya belum waktunya, dan kinerja KPU Sidoarjo ini sudah jelas ada titik terang bahwa masih ragu-ragu," ujar Rifai sesaat setelah sidang.

Mantan wakil Ketua DPRD Sidoarjo itu menilai KPU ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan mekanisme penyampaian surat kepada partai.

Surat tentang putusan pencoretan tidak pernah sampai di mejanya. Padahal sebagai ketua DPC Partai Gerindra seharusnya surat tersebut sampai ke mejanya.

BACA JUGA: Orang Tua Saling Gugat, Anak Kirim Surat ke Presiden

Sementara Ketua KPU Sidoarjo M. Zaenal Abidin mengatakan, langkah yang diambil KPU Sidoarjo telah sesuai prosedur.

Soal surat keputusan, dia menyakini juga telah sah karena ada tanda tangan dari ketua DPC Partai Gerindra yang tak lain adalah Rifai. Meskipun di dalam sidang Rifai menyebutkan bahwa berkas tanda tangannya dipalsukan dan tanpa sepengetahuannya.

"Kalau itu dinyatakan palsu otomatis dinyatakan tidak sah sejak awal pendaftaran yang dilakukan oleh LO (liaison officer) partai. Tapi yang bersangkutan tetap dibiarkan datang ke KPU," kata Zaenal.

Pihaknya optimis semua fakta yang dihadirkan dalam persidangan sudah cukup membenarkan langkah yang diambil KPU Sidoarjo. Sehingga secara konstitusi tidak ada yang salah dari keputusan KPU.  

BACA JUGA: Diplomat Cina Dukung Gugatan Huawei Atas Amerika Serikat

"Kalau soal penjara, memang ada surat edaran KPU kalau hukuman percobaan, artinya tidak dihukum di penjara itu pengecualian. Tidak akan berakibat dicoret. Tapi kalau sudah dinyatakan hukum penjara, (putusan MA) enam bulan penjara itu berakibat pencoretan," bebernya.

Sidang perdana KPU Sidoarjo sebagai teradu mengagendakan pembacaan pokok-pokok pengaduan pengadu dan pembacaan jawaban pihak teradu.

Ketua Majelis Hakim Ida Budiarti memberikan waktu tiga hari untuk membuat kesimpulan.

"Setelah terima keseimpulan, DKPP akan jadwalkan lagi kapan rapat pleno putusannya. kami harap setelah sidang hubungan kedua pihak bisa dibangun secara baik untuk demokrasi kedepan," kata Ida saat sidang.

BACA JUGA: KPU Jatim Gunakan Kapal Perang Kirim Logistik ke Kepulauan

Sidang menghadirkan Ketua KPU Sidaorjo M. Zaenal Abidin, Mokhamad Iskak, Miftakul Rohmah, Abdillah Adhi dan Nanang Haromain sebagai teradu, serta Rifai didampingi kuasa hukumnya.

Hadir pula Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar munjid dan komisioner Bawaslu Sidoarjo Agung Nugroho.

Baca Juga

loading...