JATIMNET.COM, Surabaya  -. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus mencatat, jumlah penerima manfaat PKH yang mengundurkan diri mencapai 60 orang dalam satu bulan, berdasarkan data terbaru.

Mundurnya penerima manfaat PKH, didahului dengan pembinaan dari tim pendamping PKH, kepada penerima yang kondisi perekonomiannya meningkat.

Tujuannya, agar mereka memikirkan orang lain yang lebih membutuhkan.

"Karena merasa sudah mampu, akhirnya mereka dengan sukarela mengundurkan diri," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Ludful Hakim, Kamis 28 Maret 2019.

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Salurkan Dana Bantuan untuk Bencana Banjir

Ia berharap, hal demikian berlaku pula terhadap penerima manfaat PKH lainnya, ketika sudah merasa mampu untuk mengundurkan diri secara sukarela.

Apalagi, PKH tersebut ada batas waktunya, yakni maksimal enam tahun harus sudah lulus, untuk dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

Jumlah penerima PKH di kabupaten Kudus untuk tahap kedua sebanyak 20.805 keluarga, atau berkurang dibandingkan 2018, sebanyak 22.119 keluarga penerima manfaat.

"Setiap periode terjadi pengurangan jumlah alokasi, karena program pengentasan kemiskinan tidak hanya dari satu program, melainkan dikeroyok program lain," kata Ludful.

BACA JUGA: Satpol PP Surabaya Akui Minta Bantuan Linmas

Jika periode sebelumnya penerima bantuan PKH nilainya sebesar Rp1,89 juta, yang dicairkan empat kali, maka untuk 2019, nilai bantuannya disesuaikan jumlah komponen masing-masing keluarga.

Sebab, per keluarga bisa mendapatkan bantuan hingga beberapa kali lipat nilai bantuan sebelumnya.

Komponen yang mempengaruhinya, yakni pendidikan, kesejahteraan sosial, serta beberapa komponen lainnya.

BACA JUGA: Pelajar Korban Tsunami Butuh Bantuan Buku dan Seragam

"PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan," katanya.

Melalui PKH, kata dia, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan.

Termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya, yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

Dengan adanya tenaga pendamping, kata dia, keluarga penerima manfaat akan selalu menerapkan pola hidup yang teratur, sebagai salah satu kunci keberhasilan membangun keluarga menjadi lebih baik.

BACA JUGA: Bantuan Dryer Dorong Produktivitas Beras

"Mereka juga selalu diingatkan bahwa bantuan PKH tidak berlangsung selamanya sehingga tidak boleh bergantung," ujarnya. (ant)