Satpol PP Surabaya Akui Minta Bantuan Linmas

JATIMNET.COM, Surabaya – Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto meminta Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya agar memaklumi pencabutan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan Linmas.

Hal ini dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Linmas untuk melakukan penindakan pelanggaran APK.

“Kami tidak bisa melakukan pencabutan sendiri karena keterbatasan tenaga. Kami bekerja sama melakukan pelepasan APK di ruang publik, setelah Bawaslu menyatakan ada pelanggaran,” kata Irvan saat dikonformasi, Kamis 7 Februari 2019.

Irvan menjelaskan, ketika terlihat ada APK baik calon legislatif maupun partai yang melanggar penempatan, Satpol PP akan berkoordinasi dengan Bawaslu maupun Linmas untuk menurunkannya. Sayangnya, banyak pihak, terutama inkamben yang mengajukan keberatan atas penertiban tersebut.

BACA JUGA: Bawaslu Tindaklanjuti Pelanggaran Pemasangan APK

Irvan menambahkan, saat undangan rapat dengan dengan Komisi A, pada Rabu 6 Februari 2019 lalu, dewan mempertanyakan kedudukan Linmas. Masalahnya kewenangan menurunkan atau melakukan penertiban adalah Satpol PP dan bukan Linmas.

“Ya, kami menjawab, memang Satpol PP yang melaksanakan. Dalam praktiknya kita  meminta bantuan Linmas, jadi tidak ada masalah. Ini memang dipertanyakan Komisi A,” lanjut mantan Camat Rungkut itu.

Diterangkan Irvan, sejumlah pelanggaran APK umumnya yang memang tidak diperkenankan, seperti dipaku di pohon, diikat di tiang listrik, area publik, kampus, sekolah serta lembaga pendidikan lainnya.

Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono dalam rapat dengar pendapat (hearing) meminta agar Linmas tidak dilibatkan. Sebab tupoksi Linmas adalah memberi perlindungan kepada masyarakat.

BACA JUGA: APK Parpol Salahi Aturan Penempatan

“Diperbantukan sih boleh. Tapi yang tanggung jawab bukan linmas, lho. Tetap Satpol PP yang di depan,” tambahnya.

Menurutnya penurunan APK oleh anggota Linmas dianggap menyalahi tugas pokok profesi. Selain itu, penurunan APK oleh Linmas dianggap melanggar peraturan dan undang-undang tentang pemilu.

Awi, sapaannya, mengusulkan agar penurunan APK itu dilakukan pihak yang memasang. Langkah ini untuk menyadarkan pihak pemasang adanya pelanggaran penempatan.