JATIMNET.COM, Surabaya - Wilayah Jawa Timur hampir setengahnya sudah masuk zona merah. Pemerintah Provinsi pun mengambil langkah, dengan mengimbau kabupaten/kota agar ikut membebaskan biaya sewa rumah susun. Sebagai upaya memberikan stimulis ditengah merebaknya SARS CoV-2 atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Himbauan kepada bupati dan wali kota, pemprov juga siapkan beberapa stimulus. Salah satunya bahwa ada empat rusun yg selama tiga bulan ke depan bebas sewa hunian," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Kamis 2 April 2020. 

Pemprov sendiri, kata mantan menteri sosial itu, telah mengeluarkan kebijakan pembebasan uang sewa empat rumah susun, yakni di Gunungsari, Jemundo, Sumur Welut, dan Sier. "Penghuni di keempat rumah susun itu bebas biaya terhitung mulai April hingga Juni," ujar Khofifah.

BACA JUGA: Kunjungi Pabrik APD Corona, Khofifah Minta Kuota Harian untuk Jawa Timur

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Jawa Timur Bayu Trihaksoro mengatakan, pembebasan pajak ini diberikan sebagai upaya menekan angka kemiskinan. "Gubernur sebagai ketua gugus tugas mempunyai kebijakan membebaskan biaya hunian," kata Bayu. 

Dari keempat rumah susun, ia menyebut, total potensi biaya sewa selama tiga bulan sebesar Rp 600.900.000. Rinciannya, rumah susun Gunungsari dengan jumlah yang disewa sebanyak 248 unit, potensi uang sewa Rp 189.120.000.

Kemudian rumah susun Sier hunian terisi 60 unit dengan total sewa Rp 46.160.000. Lalu rumah susun Jemundo 57 unit dengan potensi sewa Rp 43.980.000. Terakhir rumah susun Sumur Welut 407 unit dengan sewa total Rp 320.850.000. 

"Diharapkan biaya sewa dapat memenuhi kebutuhan lainnya, dan dapat untuk penanggulangan covid-19," ungkapnya.

BACA JUGA: Covid-19, Khofifah Mengaku Tidak Bisa Bendung Pemudik

Sejauh ini, data Pemprov Jawa Timur pasien postifi per Kamis 2 April 2020 mencapai 103 orang. Dari angka itu yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 22 orang, dan 11 pasien meninggal dunia. 

Sementara untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 680 orang. Sedangkan Orang Dengan Pemantauan (ODP) sebanyak 8.395 orang. Dengan begitu kini jumlah kabupaten/kota yang berlabel zona merah yakni 19 daerah. Ini berarti sudah setengah wilayahnya terdapat pasien positif.