JATIMNET.COM – Pemerintah bakal mengangkat 32.460 pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Februari 2026.

Mayoritas dari puluhan ribu pegawai itu bertugas sebagai kepala satuan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapir makan bergizi gratis (MBG).

Menyikapi rencana itu, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto memberikan kritik tajam tentang ketimpangan nasib antara pegawai SPPG dengan tenaga kesehatan (nakes) dan guru honorer.

“Yang tidak adil adalah, kan para nakes dan guru (honorer) protes, (terutama) yang sudah mengabdi lama,” ujar legislator dari Fraksi PDIP itu saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala BGN Dadan Hindayana dikutip dari akun YouTube TVR Parlemen, Jumat, 23 Januari 2026.

Edy mengimbau agar BGN segera membahas permasalahan itu dengan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, agar rasa keadilan juga didapatkan para nakes dan guru honorer. Dengan demikian, permasalahan itu tidak berlarut dan memicu gelombang protes yang lebih besar.

“Saya berharap (pengangkatan pegawai BGN menjadi PPPK) memberikan efek domino bagi presiden untuk menyelesaikan nakes dan guru (honorer),” ujarnya.

Apabila nasib nakes dan guru honorer tak kunjung jelas saat pegawai BGN diangkat menjadi PPPK, ketimpangan akan semakin tajam. Apalalagi, bagi pegawai BGN yang tidak membutuhkan syarat mimimal pendidikan maupun masa pengabdian.  

“Kalau tidak segera ditangi, nanti masalah berlanjut-lanjut terus. Sopir pengantar MBG gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang mendidik anak-anak,” kata Edy.

Sementara, rencana seleksi PPPK BGN pada tahap III dan IV tahun ini dibuka untuk kategori umum. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk membuka seleksi tersebut.

Langkah ini diambil untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap III dan IV. Kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460," katanya.

Sebelumnya, BGN telah melakukan rekrutmen PPPK untuk tiga komponen pegawai yang bertugas di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada tahap pertama, sebanyak 2.080 PPPK telah resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN) terhitung mulai 1 Juli 2025.

Pada tahap kedua, dilakukan lagi seleksi terhadap sekitar 32.000 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31.250 orang merupakan kepala SPPG yang sebelumnya dididik melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Sementara itu, 750 formasi dibuka untuk umum dan diisi oleh 375 akuntan serta 375 ahli gizi.

"Mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan computer assisted tes. Mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPPK sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai tanggal 1 Februari 2026," ujar Dadan.