Safenet: Pembatasan Internet Harus Ada Parameter yang Jelas

JATIMNET.COM, Surabaya – Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) selaku organisasi yang mengadvokasi hak digital di Asia Tenggara menilai pembatasan internet oleh pemerintah Indonesia harus dilakukan dengan aprameter yang jelas.

“Pembatasan internet bukan keputusan yang bisa semena-mena diterapkan dengan dasar "demi keamanan negara" belaka tanpa ada parameter yang jelas mengenai situasi darurat,” kata Kepala Divisi Akses Atas Informasi Safenet, Unggul Sagena dalam rilisnya, Jumat 24 Mei 2019.

Safenet juga menilai langkah yang diambil pemerintah ini adalah bentuk internet throttling, atau pencekikan akses internet, yang berpotensi menjadi preseden buruk dalam menjamin hak kebebasan berekspresi di Indonesia.

BACA JUGA: Pembatasan Fitur WhatsAppPengaruhi Transaksi Penjual Daring

Dijelaskannya, pembatasan akses internet merupakan salah satu bentuk internet shutdown-secara sengaja membatasi akses publik pada internet untuk periode tertentu -bukanlah praktik baru dalam upaya mengekang kebebasan berekspresi.

Pada 2016 silam, ada 75 internet shutdown di seluruh dunia. Lalu pada 2017, naik menjadi 108 internet shutdown dan pada 2018 menjadi 188 internet shutdown. Berdasarkan Access Now, organisasi yang menyuarakan hak digital, angka tersebut naik 180 persen dari tahun sebelumnya.

Mayoritas menggunakan alasan serupa, demi keamanan negara dan memperlambat laju penyebaran hoaks, meskipun efektivitasnya dipertanyakan dan dampaknya yang bahkan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara.

BACA JUGA: Media Asing Soroti Jakarta jadi Lautan Batu 

Terkait kebijakan tersebut, Safenet menuntut Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa hak digital warganet Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak akan terancam dengan pemberlakuan pembatasan internet ini.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga diminta memberikan laporan yang transparan dan akuntabel atas keputusan ini pada publik, termasuk dan tidak hanya terbatas pada alasan, parameter situasi darurat negara, dan dasar hukum, namun juga beserta informasi akses dan wilayah yang dibatasi, durasi pembatasan internet, efektivitas pemberlakuannya, serta pengukuran dampak dari pemberlakuan pembatasan internet ini.

Pemerintah Indonesia, kata Unggul, semestinya mencari langkah alternatif sehingga dapat mencegah pemberlakuan pembatasan internet yang berdampak pada hak berkomunikasi dan kebebasan berekspresi Warga Negara Indonesia.

BACA JUGA: Pemerintah Batasi Fitur Foto dan Video Medsos untuk Sementara

“Pemerintah Indonesia harus mengusut dan menindak tegas pelaku penyebaran hoaks dan provokator ujaran kebencian alih-alih membatasi perilaku warganet Indonesia,” ujarnya.

Perusahaan penyedia media sosial juga harus responsif dalam menangani potensi penyebaran hoaks yang disertai ujaran kebencian dan bermuatan politis.

Seperti diketahui, pada Rabu, 22 Mei 2019, di media sosial ramai dengan warganet yang mengeluhkan tidak bisa mengakses beberapa media sosial dan aplikasi chatting, seperti Instagram dan WhatsApp, seperti biasanya.

BACA JUGA: WhatsApp Down, Amankah Pakai VPN?

Tak lama kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan beberapa akses layanan internet dinonaktifkan untuk sementara, terutama layanan untuk pengiriman dan pengunduhan foto atau video lewat aplikasi chatting, seperti WhatsApp.

Penjelasan singkat yang diberikan adalah tindakan itu diambil pemerintah untuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara yang turut hadir menyebutkan pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap, serta dilakukan oleh lima provider telekomunikasi atas permintaan pemerintah. Dasar pembatasan akses internet ini, menurut Rudiantara, sudah sesuai dengan Undang￾Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tanpa penjelasan lebih lanjut.