JATIMNET.COM, Pontianak – Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai menghasilkan biaya ekonomi di luar kawasan yang terbakar. Kabut asap telah menyebabkan keterlambatan hingga pembatalan penerbangan, mengganggu ribuan pergerakan penumpang dan memutus sementara konektivitas udara di sejumlah daerah ketika operasi pemadaman sudah berlangsung hampir tujuh pekan.

Gangguan terjadi terutama di Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Tengah pada pertengahan Agustus 2026, ketika asap menurunkan jarak pandang di sekitar bandara.

Kementerian Perhubungan meningkatkan pemantauan operasional penerbangan karena visibility menjadi faktor keselamatan. Di Bandara Supadio, Kubu Raya, 21 penerbangan pagi dilaporkan mengalami keterlambatan sepanjang 18–21 Agustus.

Di Bandara Singkawang, seluruh penerbangan pada Jumat (21/8/2026) bahkan dibatalkan. Rute Supadio-Surabaya termasuk yang terdampak, membuat konsekuensi karhutla turut menjangkau konektivitas dengan Jawa Timur.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menegaskan keputusan operasional harus mengutamakan faktor keamanan ketika asap menekan jarak pandang.

“Keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama,” kata Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026, ketika gangguan penerbangan akibat kabut asap mulai meluas.

Menurut Kemenhub, penerbangan dapat ditunda, dialihkan atau dibatasi ketika jarak pandang tidak memenuhi persyaratan operasional. Kebijakan tersebut diperlukan untuk menghindari risiko penerbangan, tetapi pada saat bersamaan membuat biaya karhutla berpindah dari kawasan kebakaran menuju penumpang, maskapai dan kegiatan ekonomi yang bergantung pada transportasi udara.

Skalanya terlihat di Singkawang. Data Kemenhub untuk penerbangan TransNusa dan Super Air Jet pada 16, 18 dan 19 Agustus mencatat sekitar 1.990 pergerakan penumpang pada sektor penerbangan yang terdampak.

Angka tersebut menggambarkan pergerakan penumpang dalam penerbangan terkait dan tidak otomatis berarti 1.990 orang berbeda, karena seorang penumpang dapat tercatat dalam sektor perjalanan yang berbeda.

Pada Jumat, 21 Agustus 2026, gangguan meningkat hingga seluruh penerbangan Bandara Singkawang dihentikan. Super Air Jet membatalkan jadwal hingga 23 Agustus,

sedangkan TransNusa mengevaluasi penerbangan berdasarkan perkembangan kondisi udara dan jarak pandang. Penumpang terdampak mendapatkan opsi pengembalian dana penuh atau perubahan jadwal tanpa biaya sesuai kebijakan maskapai.

“Untuk hari ini, jadwal semua penerbangan terpaksa dibatalkan,” kata Kepala Satuan Pelayanan Bandara Singkawang Ilham Hafizi di Singkawang, Jumat, 21 Agustus 2026, ketika kabut asap membuat operasional penerbangan dihentikan.

Kerugian penumpang, bagaimanapun, tidak seluruhnya selesai melalui refund tiket. Pembatalan dan keterlambatan berpotensi memunculkan biaya lanjutan berupa perubahan perjalanan darat, akomodasi tambahan, jadwal kerja yang terganggu hingga perjalanan bisnis yang tertunda.

Besarnya kerugian tersebut belum dipublikasikan secara menyeluruh sehingga tidak tepat dihitung tanpa data tambahan dari maskapai, operator bandara dan pemerintah.

Tekanan serupa terlihat di Bandara Supadio. Pada Jumat pagi, jarak pandang dilaporkan berada di kisaran 400 hingga 800 meter. Sedikitnya enam penerbangan menuju Jakarta, Surabaya dan Ketapang mengalami keterlambatan, sedangkan secara kumulatif 21 penerbangan pagi terdampak sejak 18 Agustus. Keterlambatan berlangsung sekitar satu sampai dua jam.

M. Joko Wahyudi dari pengelola Bandara Supadio menjelaskan di Kubu Raya, Jumat, 21 Agustus 2026, bahwa keterlambatan terjadi setelah jarak pandang pagi turun di bawah 1.000 meter.

Kondisi tersebut memperlihatkan hubungan langsung antara kebakaran di daratan dengan jaringan transportasi antarpulau. Ketika penerbangan tujuan Surabaya ikut tertunda, biaya karhutla tidak lagi terbatas pada Kalimantan.

Penumpang dan aktivitas ekonomi yang terhubung dengan Jawa Timur juga dapat menerima efek berantai berupa keterlambatan perjalanan dan perubahan jadwal.

Gangguan penerbangan tersebut terjadi ketika pemerintah telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan karhutla. Pada 21 Agustus, operasi di Kalimantan telah memasuki hari ke-48, dengan sekitar 12.880 personel gabunganterlibat. Luas lahan terbakar disebut telah mencapai sekitar 57.088 hektare.

Kondisi api juga sangat dinamis. Kementerian Kehutanan mencatat 518 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan pada 19 Agustus.

Di Kalbar terdapat 259 titik, Kalteng 242 dan Kalsel 17. Data hotspot perlu dibedakan dari jumlah kejadian kebakaran karena satu kebakaran dapat menghasilkan lebih dari satu titik panas.

Pada hari yang sama, jarak pandang di Bandara Supadio sekitar 1,2 kilometer, Palangka Raya tiga kilometer dan Bandara Syamsudin Noor di Kalimantan Selatan sekitar 400 meter.

Sehari kemudian kondisi sejumlah bandara membaik. Perubahan cepat tersebut menunjukkan operasional penerbangan sangat bergantung pada perkembangan asap dalam hitungan jam.

Dampak ekonomi karhutla karena itu tidak cukup dihitung berdasarkan luas lahan terbakar. Gangguan transportasi menciptakan lapisan kerugian lain yang tersebar kepada banyak pihak.

Maskapai menghadapi perubahan jadwal dan penggunaan pesawat, bandara mengalami gangguan operasi, sedangkan penumpang menghadapi ketidakpastian perjalanan.

Belum tersedia perhitungan resmi mengenai total kerugian ekonomi penerbangan akibat karhutla Kalimantan sepanjang Agustus 2026. Kekosongan data tersebut justru penting karena jumlah penerbangan dan penumpang terdampak mulai dapat dihitung, sementara biaya turunannya belum terlihat dalam statistik penanganan bencana.

Karhutla juga membawa konsekuensi yang lebih luas daripada transportasi. Kabut asap telah mengganggu kualitas udara dan aktivitas pendidikan, sementara asap dari Kalimantan terdeteksi mencapai wilayah Malaysia.

Artinya, biaya kebakaran tersebar melalui kesehatan, pendidikan, transportasi dan kegiatan ekonomi, meskipun nilai keseluruhannya belum dihitung pemerintah secara terpadu.

Di sisi lain, pembatalan penerbangan tidak seharusnya dipandang sebagai kegagalan operator bandara atau maskapai ketika persyaratan keselamatan tidak terpenuhi. Persoalan yang lebih mendasar berada pada kemampuan mencegah kebakaran sebelum asap mencapai infrastruktur transportasi.

Ketika risiko musim kering telah diperkirakan dan operasi karhutla sudah berlangsung puluhan hari, gangguan terhadap ribuan pergerakan penumpang menjadi indikator bahwa kebakaran mempunyai konsekuensi ekonomi jauh di luar lokasi api. Pertanyaan berikutnya adalah berapa besar biaya sebenarnya dan siapa yang akhirnya menanggungnya.

Pemerintah masih melanjutkan operasi darat, water bombing dan langkah pengendalian lainnya. Selama sumber asap belum sepenuhnya terkendali, risiko keterlambatan maupun pembatalan penerbangan dapat kembali muncul mengikuti perubahan jarak pandang.

Bagi penumpang, maskapai dan pelaku ekonomi, perkembangan karhutla kini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga kepastian mobilitas dan biaya perjalanan.