JATIMNET.COM, Pontianak – Meluasnya kabut asap dari Kalimantan hingga mengganggu aktivitas pendidikan di Sarawak, Malaysia, memunculkan pertanyaan penting mengenai skala sebenarnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

Sejumlah sumber mencatat angka berbeda, dari sekitar 28 ribu hektare dalam data pemerintah hingga lebih dari 50 ribu hektare area indikatif terbakar berdasarkan analisis organisasi masyarakat sipil.

Perbedaan tersebut tidak otomatis menunjukkan salah satu data keliru. Periode pengamatan, sumber citra satelit, definisi hotspot, area indikatif terbakar dan luas karhutla terverifikasi dapat menghasilkan angka berbeda.

Namun, ketika asap telah bergerak lintas negara, kejelasan mengenai data yang dijadikan dasar pengambilan keputusan menjadi semakin penting untuk mengukur skala bencana, menentukan prioritas pemadaman hingga mengevaluasi keberhasilan pencegahan.

Data pemerintah yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan luas karhutla di Kalimantan Barat mencapai 28.680,47 hektare hingga 9 Agustus 2026. Angka itu merupakan yang terbesar di antara enam provinsi prioritas penanganan karhutla.

Pada periode tersebut, total kebakaran di enam provinsi prioritas mencapai 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menyumbang sekitar 58,7 persen. Riau tercatat 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.

Namun, angka berbeda muncul dari analisis Yayasan MADANI Berkelanjutan. Dalam Dialog Media di Jakarta pada 6 Agustus 2026, MADANI mencatat area indikatif terbakar atau AIT di Kalimantan Barat sepanjang Januari-Juli mencapai 50.558 hektare, tertinggi dibanding provinsi lain.

Secara nasional, MADANI menghitung 219.513 hektare area indikatif terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Lonjakan paling mencolok terjadi pada Juli, ketika area indikatif terbakar mencapai 124.040 hektare, jauh meningkat dibanding Juni yang tercatat 15.474 hektare.

Dengan demikian, terdapat selisih lebih dari 21 ribu hektare antara angka Kalimantan Barat yang muncul dalam data pemerintah hingga 9 Agustus dan area indikatif terbakar versi MADANI sampai akhir Juli. Membandingkan keduanya secara langsung, tanpa menjelaskan metode yang digunakan, berisiko menghasilkan kesimpulan keliru.

Area indikatif terbakar merupakan wilayah yang teridentifikasi memiliki indikasi telah mengalami kebakaran berdasarkan analisis penginderaan jauh. Angka tersebut belum tentu identik dengan luas karhutla terverifikasi yang digunakan pemerintah setelah proses pemantauan dan validasi.

Hotspot juga merupakan indikator yang berbeda. Titik panas menunjukkan lokasi dengan anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Karena itu, satu hotspot tidak dapat diterjemahkan menjadi satu kejadian kebakaran maupun luas tertentu dalam hektare.

Perbedaan istilah menjadi semakin relevan setelah BNPB melaporkan 1.487 hotspot di seluruh Kalimantan berdasarkan pemantauan Satelit NOAA-20 pada 20 Agustus. Kalimantan Tengah tercatat memiliki 767 titik panas, Kalimantan Barat 560, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74, sedangkan Kalimantan Utara tiga titik.

Di sisi lain, Natural Resources and Environment Board Sarawak menggunakan data ASEAN Specialised Meteorological Centre untuk mencatat 7.286 hotspot di Kalimantan selama 1–19 Agustus. Sarawak pada periode sama tercatat memiliki 148 hotspot.

Perbedaan antara 1.487 dan 7.286 hotspot tersebut juga tidak serta-merta menunjukkan pertentangan data. Angka pertama menggambarkan pemantauan pada periode tertentu menggunakan NOAA-20, sementara angka kedua merupakan akumulasi pengamatan selama 19 hari. Sensor, ambang deteksi, waktu lintasan satelit dan tingkat kepercayaan hotspot dapat memengaruhi hasil pemantauan.

Namun, seluruh indikator tersebut menunjukkan satu kesamaan: aktivitas kebakaran di Kalimantan masih tinggi ketika asap telah menimbulkan konsekuensi lintas batas.

Di Sarawak, Malaysia, 591 sekolah yang terdiri atas 509 sekolah dasar dan 82 sekolah menengah ditutup pada 20–21 Agustus akibat memburuknya kualitas udara. Kebijakan tersebut berdampak terhadap 197.323 siswa di 10 distrik.

Pada 20 Agustus pukul 17.00 waktu setempat, Air Pollutant Index di Serian mencapai 204 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Kuching berada pada 195, Samarahan 182, Sri Aman 179, Sarikei 158 dan Sibu 152.

Pemantauan otoritas lingkungan Sarawak juga menunjukkan asap dengan intensitas sedang hingga pekat dari Kalimantan Barat bergerak ke utara menuju wilayah barat Sarawak. BNPB sebelumnya mendeteksi pergerakan asap menuju Malaysia pada 4 Agustus serta 6–9 Agustus akibat pola angin dominan.

Kondisi tersebut membuat transparansi data bukan semata persoalan statistik. Data menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas, pengerahan personel dan armada udara, operasi modifikasi cuaca, pengawasan perusahaan maupun masyarakat, serta evaluasi apakah kebijakan pencegahan berhasil mengurangi luas kebakaran.

Deputy Director MADANI Berkelanjutan Giorgio B. Indrarto dalam Dialog Media di Jakarta, 6 Agustus 2026, menekankan bahwa respons tidak seharusnya baru dilakukan ketika kebakaran sudah meluas.

“Kita tidak bisa menunggu kebakaran menjadi besar untuk merespons,” kata Giorgio.

Peringatan mengenai tingginya risiko sebenarnya sudah muncul sebelum puncak kebakaran. BMKG sejak April memperkirakan periode kritis karhutla berlangsung pada Mei hingga September, dengan peningkatan risiko di Kalimantan Barat terutama pada Juli dan Agustus.

Pada 10 Juni 2026 di Jakarta, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani juga menyatakan puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung Juli-September.

Sekitar 48,84 persen wilayah daratan Indonesia diproyeksikan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus.

Ketika kebakaran meningkat, pemerintah menetapkan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sebagai enam provinsi prioritas. Pemerintah juga mengerahkan 43 helikopter dan 15 pesawat fixed-wing untuk mendukung pemadaman dan operasi modifikasi cuaca.

Kepala BNPB Suharyanto dalam pernyataan yang dimuat Reuters di Jakarta pada 11 Agustus menegaskan bahwa kondisi cuaca tidak dapat menjadi satu-satunya penjelasan mengenai munculnya kebakaran.

“The main cause is human factors, whether deliberate or accidental,” ujar Suharyanto.

Pernyataan itu memperbesar kebutuhan terhadap data yang lebih rinci, bukan hanya mengenai berapa hektare yang terbakar. Informasi mengenai lokasi kebakaran, status kawasan, penggunaan lahan, keberadaan gambut hingga keterkaitan titik api dengan konsesi diperlukan untuk menguji penyebab dan menentukan pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran.

Keterbukaan metodologi juga penting agar masyarakat tidak keliru membaca data. Angka hotspot, area indikatif terbakar dan luas karhutla terverifikasi seharusnya ditempatkan sebagai indikator berbeda yang dapat saling melengkapi, bukan dipertukarkan seolah mengukur hal yang sama.

Bagi Jawa Timur, persoalan tersebut relevan karena BMKG juga telah memperingatkan risiko kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah pada Agustus.

Pengalaman Kalimantan memperlihatkan bahwa data yang cepat, konsisten dan dapat diperiksa menjadi bagian penting dari pencegahan ketika kondisi cuaca meningkatkan kerentanan kebakaran lahan.

Dengan asap yang masih berdampak hingga Malaysia pada 21 Agustus, pekerjaan berikutnya bukan sekadar memperbarui jumlah hotspot.

Pemerintah perlu memastikan publik dapat memahami berapa luas kebakaran yang sudah terverifikasi, bagaimana angka itu dihitung, di mana kebakaran terkonsentrasi dan tindakan apa yang dilakukan terhadap penyebabnya. Kejelasan tersebut menentukan apakah data berfungsi sekadar mencatat krisis atau benar-benar digunakan untuk mencegah kebakaran berikutnya.