Minggu, 26 July 2026 11:00 UTC

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur Sumardi berfoto bareng konstituennya saat reses di Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Minggu, 26 Juli 2026. Foto: Wanto.
JATIMNET.COM, Mojokerto – Warga Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto mengungkap beragam persoalan yang dihadapinya saat ini.
Ungkapan yang disampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sumardi yang tengah menggelar reses di desa tersebut, Minggu, 26 Juli 2026.
Dalam dialog bersama wakil rakyat yang “turun gunung” ke daerah pemilihan (dapil)-nya, warga menyebut beberapa persoalan yang tengah dihadapi.
Salah satunya, permasalahan sampah di lingkungan Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg yang belum teratasi. “Kami berharap agar permasalahan ini bisa teratasi,” ujar Suciyati, salah seorang warga dalam forum tersebut.
Selain tentang sampah, pertemuan itu juga mengungkap permasalahan sektor pendidikan, kesehatan, irigasi, hingga penguatan penguatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Kami berharap, semua yang disampaikan warga bisa terealisasi,” ujar Suciyati.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Sumardi, mengatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian dan diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Menurutnya, persoalan kesehatan menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan warga. Selain itu, terdapat aspirasi mengenai tenaga pendidik PAUD yang terdampak keterbatasan anggaran, serta persoalan irigasi yang masih menjadi keluhan masyarakat.
"Kami akan berupaya menyampaikan persoalan ini agar ada solusi. Bagaimanapun guru PAUD merupakan garda terdepan dalam pendidikan anak-anak, sehingga perlu mendapat perhatian meski kondisi fiskal pemerintah saat ini sedang mengalami keterbatasan," jelas Sumardi.
Dalam kesempatan itu, Sumardi juga menerima berbagai aspirasi terkait persoalan hukum. Mulai dari pernikahan yang tidak sesuai ketentuan hingga praktik adopsi anak yang tidak mengikuti prosedur hukum.
Ia mengimbau agar warga mematuhi aturan yang berlaku untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Apabila menghadapi permasalahan hukum, warga juga dipersilakan berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun menyampaikannya kepada anggota DPRD agar dapat difasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Di bidang ekonomi, Sumardi melihat UMKM di Desa Balongsari mulai berkembang, khususnya yang dikelola kelompok ibu-ibu. Ia pun mendorong adanya pelatihan dan pendampingan agar pelaku UMKM semakin kreatif, produktif, dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Kalau memang diperlukan pelatihan, nanti akan kita fasilitasi. Yang terpenting komunikasi dan kolaborasi terus dibangun agar UMKM di Balongsari semakin berkembang dan memiliki daya saing," pungkasnya.
