JATIMNET.COM, Jakarta – Realisasi kumulatif program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Covid-19 hingga 14 Desember mencapai Rp481,61 triliun atau 69,3 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun. 

Menurut Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) yang mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyerapan program PEN, jika dihitung dari realisasi per 30 September 2020 sebesar Rp318,48 triliun, maka penyerapan berjalan pada kuartal IV 2020 telah mencapai sebesar Rp163,13 triliun.

“Di Kuartal IV 2020 yang mana awalnya kami merencanakan penyerapan minimal Rp100 triliun, sampai saat ini realisasinya telah mencapai Rp163,13 triliun. Masih ada sisa waktu dua minggu lagi, mudah-mudahan kami bisa lebih cepat lagi merealisasikan sisa anggaran ini secepat mungkin,” kata Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

Hingga 14 Desember 2020, sektor perlindungan sosial sudah terealisasi Rp217,16 triliun atau 94,15 persen dari pagu anggaran Rp230,66 triliun. Sementara sektor UMKM terealisasi Rp106,25 triliun atau 91,73 persen dari pagu anggaran Rp115,82 triliun.

BACA JUGA: APBN 2021 Fokus Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan selama Pandemi Covid-19

Sedangkan, program PEN pada sektor kementerian/lembaga terealisasi Rp55,68 triliun atau 78,75 persen dari pagu anggaran Rp70,70 triliun dan sektor pembiayaan korporasi sudah terealisasi Rp8,15 triliun atau 13,31 persen dari pagu anggaran Rp61,22 triliun.

Untuk sektor kesehatan telah terealisasi Rp46,68 triliun atau 48,54 persen dari pagu anggaran Rp96,17 triliun. Terakhir, sektor insentif usaha terealisasi Rp47,69 triliun atau 39,54 persen dari pagu anggaran Rp120,61 triliun.

Dari enam program PEN, ada empat sektor yang dikelola Satgas Ekonomi yakni sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga, dan pembiayaan korporasi.

“Sektor sosial dan sektor UMKM pencapaiannya hampir selesai. Kemudian yang akan jadi prioritas berikutnya di akhir tahun ini adalah sektor pembiayaan korporasi. Dengan bantuan teman-teman Kementerian Keuangan kita cukup yakin akan ada dana-dana besar yang terealisasi seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) sekitar Rp15 triliun, juga dana pinjaman korporasi dan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan cair akhir tahun ini.  Sehingga diharapkan realisasinya mendekati target,” kata Budi.

Salah satu program PEN dengan pagu anggaran tertinggi adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

BACA JUGA: Pulihkan Ekonomi dari Dampak Pandemi, Pelaku Usaha di Probolinggo Dikumpulkan

“BLT Dana Desa adalah satu dari tiga kebijakan besar Kemendesa PDTT yang kami sebut sebagai orkestrasi kebijakan desa merespons pandemi Covid-19, yaitu menjaga kesempatan kerja lewat program Padat Karya Tunai Desa dengan sasaran keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lainnya. Kedua, kebijakan menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan ketiga, kebijakan menjaga daya beli masyarakat melalui BLT Dana Desa”, kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.

BLT Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp20,41 triliun dari total pagu anggaran Rp31,8 triliun dan menyentuh kurang lebih 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merupakan keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan).  

“Artinya mereka belum pernah menerima bantuan jaring pengaman sosial apapun baik PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, ataupun Kartu Prakerja,” kata Halim.  Dari 8 juta KPM BLT Dana Desa tersebut, sebanyak 1,45 juta KPM kehilangan mata pencaharian, 5,31 juta KPM layak menerima jaring pengaman sosial tapi tidak terdata (exclusion error), 947 ribu KPM terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun belum mendapat bantuan, dan 311 ribu KPM memiliki anggota keluarga rentan yang berpenyakit kronis.  “Data KPM ini kami hasilkan dari proses pendataan yang rigit dan terukur”, katanya.

BACA JUGA: Pulihkan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19, NH Zakatkita Gresik - Lamongan Beri Bantuan

Selain proses pendataan secara transparan dan berdasarkan musyawarah desa, Halim mengungkapkan banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa.  “Profesor Scott Guggenheim dari Georgetown University menyebut BLT Dana Desa Indonesia telah menjadi pelopor jaring pengaman sosial komplementer, karena dari 8 juta KPM, setelah kita lihat klaster sosialnya ada 2,4 juta KPM dengan perempuan sebagai Kepala Keluarga.  Karenanya, banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa,” ujarnya.

Adapun realisasi dari program Dana Desa lainnya antara lain Desa Tanggap Covid-19 Rp3,17 triliun, Padat Karya Tunai Desa Rp15,23 triliun, dan pembangunan infrastruktur Rp8,43 triliun. Total Dana Desa yang telah direalisasikan hingga 15 Desember 2020 Rp47,25 triliun dari pagu anggaran APBN 2020 Rp71,19 triliun.

Sisa Dana Desa sebesar Rp23,93 triliun akan digunakan untuk BLT Dana Desa hingga Desember 2020 dengan alokasi Rp8,04 triliun dan Padat Karya Tunai Desa Rp15,88 triliun. “Ini yang terus kita dorong untuk digunakan oleh desa-desa karena apabila Rp15,88 triliun dipakai Padat Karya Tunai Desa dengan asumsi upah 55 persen maka akan menghasilkan 87 juta Hari Orang Kerja (HOK). Apabila satu orang bekerja sepuluh hari lamanya, maka dana ini akan menyerap 8,7 juta pekerja,” ujar Halim.