JATIMNET.COM, Surabaya – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Adam Rusydi menyoroti program seragam gratis untuk jenjang SMA/SMK. Menurutnya, gagalnya pengadaan seragam gratis tahun 2019 lalu harusnya bisa menjadi pelajaran untuk tahun depan. 

Ia berharap tim anggaran Pemprov Jatim tidak melupakan janji seragam gratis yang menjadi salah satu program Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa itu.

"Kami tiap turun ke sekolah, selalu ditagih soal program seragam gratis. Bagaimana mungkin, hampir dua tahun tapi belum ada realisasi," ujar Adam, Rabu, 21 Oktober 2020. 

Adam yang juga anggota Fraksi Partai Golkar itu menyoroti kinerja Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan APBD Jatim 2021. Dirinya menyayangkan soal seragam yang sempat gagal tahun lalu. 

BACA JUGA: Pemerintah Jatim Hapus Anggaran Seragam Gratis untuk Siswa SMA/SMK

"Sekdaprov seharusnya bisa menjalankan Nawa Bhakti Satya Gubernur, jangan justru lalai. Kami sebagai partai pengusung Gubernur merasa perlu untuk mengingatkan," katanya. 

Sekadar diketahui, program pengadaan seragam gratis tersebut sebelumnya sudah pernah dianggarkan dalam APBD 2019. Saat itu, pemerintah provinsi rencananya akan memberikan dua stel seragam bagi seluruh siswa SMA/SMK negeri dan swasta se-Jatim. 

Sebanyak 445.000 siswa untuk siswa kelas 10 seharusnya menerima realisasi Juli 2019. Namun, hal ini gagal terealisasi akibat gagal lelang. 

Selain masalah seragam, Komisi E juga menyorot program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA/SMK. Menurutnya, banyak masalah di sektor ini yang harus segera diselesaikan oleh dinas terkait.

Selain soal pemotongan anggaran BPOPP yang mencapai 50 persen di tahun ini akibat pandemi, Adam juga menilai sekolah kesulitan dalam hal teknis.

BACA JUGA: Khofifah Ingatkan SMA/SMK Tak Pungut Biaya dalam PPDB

"Banyak sekolah menemui permasalahan double account dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat. Yang bingung sekolahnya," kata dia. 

Adam menilai, seharusnya sekolah difasilitasi dan diberikan pendampingan, termasuk soal kepastian anggaran agar SMA dan SMK bisa digratiskan. 

"Apabila hal ini tidak diperhatikan, kami akan laporkan kepada fraksi. Sebab, masyarakat banyak yang memberikan masukan soal ini," ucapnya.