JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur gratis. 

Mantan Menteri Sosial itu meminta kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa khususnya peserta didik baru dalam bentuk dan nama apapun. "Program SPP gratis ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Jadi sekolah tidak diperkenankan memungut sepeser pun dari siswa. Semua gratis, seluruh Jatim," ujar Khofifah dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Juli 2020. 

Ia berharap SMA maupun SMK Negeri di Jawa Timur dapat mengoptimalkan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOP). 

BACA JUGA: Banyak Salah Unggah Berkas, Pagu Afirmasi PPDB SMA/SMK Tersisa Banyak

Bila ada pelanggaran, Khofifah mengimbau masyarakat melaporkan ke Dinas Pendidikan setempat. 

Sementara untuk SMA dan SMK swasta, Pemprov Jatim juga memberikan subsidi khusus sehingga tidak akan digratiskan secara penuh. “Lewat program gratis SPP ini, saya ingin meringankan beban masyarakat sekaligus meminimalisir jumlah anak putus sekolah di Jatim. Insya Allah, jumlahnya tereduksi setiap tahunnya," katanya. 

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi juga melarang SMA/SMK Negeri melakukan pungutan, iuran, atau bentuk lain yang bersifat wajib kepada peserta didik baru. 

“Penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Bentuknya berupa bantuan dan/atau sumbangan sukarela, bukan pungutan," kata Wahid. 

Ihwal biaya seragam yang dibebankan kepada peserta didik, Wahid meminta sekolah memberi keleluasaan kepada wali murid untuk membelinya dan tidak harus di koperasi sekolah. 

Ia mengharapkan koperasi sekolah memberikan keringanan mekanisme pembayaran dengan cara mengangsur. 

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah mengapresiasi langkah tersebut. Namun ia menilai perlu ada performa yang lebih maksimal lagi dari Pemprov Jatim untuk melaksanakannya mengingat anggaran BPOPP tahun ini dipotong 50 persen untuk penanganan Covid-19. 

BACA JUGA: Dindik Jatim Jamin Server PPDB SMA/SMK Tak Ngadat

"Sebenarnya ini sudah bagus. Tetapi masalahnya, anggaran BPOPP yang diatur ulang mencapai 50 persen. Bahkan kami mendengar anggaran ini hanya cair untuk satu semester saja," kata Hikmah. 

Dengan alokasi anggaran sebelum ada pemotongan, Hikmah menyebut sekolah masih kesusahan mengatur operasionalnya. Banyak pembiayaan seperti gaji guru tidak tetap (GTT) non-SK, perbaikan sekolah, pelaksanaan ekstrakurikuler, hingga kebutuhan lainnya harus dibiayai sekolah. 

"Sehingga, apabila Bu Gubernur melarang sekolah menarik SPP, lalu sekolah harus membiayai dari mana? Enggak dipotong saja belum mencukupi," ujarnya. 

Politikus PKB itu menawarkan solusi dengan melakukam subsidi silang antar wali murid. Yang dirasakan masih mampu membayar SPP, bisa tetap membayar SPP. "Komisi E menyarankan agar Pemrov tidak menyebut program ini sebagai pendidikan gratis namun pendidikan gratis untuk yang tidak mampu," ujarnya.