JATIMNET.COM, Sampang – Puluhan massa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sampang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sampang, Kamis, 25 Juni 2026.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak adanya evaluasi total terhadap sejumlah program pemerintah pusat, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Selain itu, massa juga menyuarakan tuntutan peningkatan kesejahteraan guru honorer serta kepastian status bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Koordinator aksi PC PMII Sampang, Rofi mengatakan bahwa tuntutan tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan kajian terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum berjalan optimal.

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik dibandingkan memperbesar anggaran program baru yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan masyarakat.

“Kami membawa tuntutan evaluasi total program MBG dan moratorium KDKMP. Kami menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan isi perut daripada isi otak,” ujar Rofi.

Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan program MBG di Sampang masih terdapat sejumlah persoalan.

Di antaranya dugaan gaji relawan yang tidak dibayarkan penuh, indikasi mark-up anggaran, penggunaan bahan pangan yang belum melibatkan petani lokal, hingga menu makanan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, PMII juga menyoroti belum optimalnya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Rofi, program pemerintah tidak cukup hanya memiliki perencanaan besar. Namun, juga harus didukung pelaksanaan yang transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pada dasarnya program MBG dan KDKMP ini mulia. Hanya saja pelaksanaannya yang terkesan bercanda. Karena itu, kami meminta program MBG dan KDKMP dievaluasi secara menyeluruh atau dihentikan sementara, lalu anggarannya dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan,” katanya.

 

Aksi Sempat Memanas

Aksi mahasiswa sempat memanas setelah massa meminta bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan dan Ketua Satgas MBG Kabupaten Sampang, namun belum mendapat respons.

Saat massa mencoba masuk ke halaman gedung DPRD, petugas keamanan melakukan penghadangan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas pun sempat terjadi.

Kepada DPRD Sampang, PMII meminta agar lembaga legislatif memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG, mulai dari tata kelola, mekanisme pengadaan, keamanan pangan, distribusi, penggunaan pangan lokal, hingga koordinasi antarinstansi.

Massa juga mendesak DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, instansi terkait, pelaksana program, hingga PC PMII Sampang dalam waktu 2x7 hari.

Selain MBG, PMII meminta DPRD merekomendasikan moratorium KDKMP hingga terdapat kejelasan regulasi, kesiapan kelembagaan, serta hasil evaluasi yang komprehensif.

Mereka juga mendesak peningkatan kesejahteraan guru honorer serta memberikan kepastian status PPPK paruh waktu agar dapat menjadi PPPK penuh waktu secara adil dan transparan.

Wakil Ketua DPRD Sampang Mohammad Iqbal Fatoni yang menemui massa aksi menyatakan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Politikus PPP tersebut berjanji akan mengundang sejumlah instansi dan pihak terkait untuk membahas pelaksanaan program MBG dan KDKMP.

“Pada dasarnya kami menerima aspirasi adik-adik PMII. Kami menilai proses maupun pelaksanaan program MBG dan KDKMP perlu dievaluasi agar betul-betul berjalan maksimal sesuai harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Iqbal.

Setelah mendapat respons dari pimpinan DPRD, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib.