JATIMNET.COM, Surabaya - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya menerima audiensi perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) beserta aktivis beberapa waktu lalu. Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Sekda Balai Kota Surabaya ini bertujuan untuk mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dialami PKL karena dampak penerapan PPKM Level 3.

Hadir dalam audiensi itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Ada juga, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan dan Kepala Staf Korem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Erwin Rustiawan mewakili Komandan Korem.

Selain itu, hadir pula Dandim 0832/Surabaya Selatan, Kolonel Inf Budi Yuono, Dandim Tipe A 0831/Surabaya Timur, Kolonel Inf Agus Faridianto dan Dandim Tipe A 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono.

Pada kesempatan itu, dengan seksama Forkopimda Surabaya mendengarkan langsung keluh kesah aktivis beserta perwakilan dari PKL. Pada intinya, mereka meminta agar ada penambahan jam operasional usaha di Surabaya. Di lain hal, mereka juga mengaku bahwa masih ada PKL yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Baca Juga: Langgar PPKM, Tempat Karaoke di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya Disegel

Menanggapi terkait jam operasional usaha di Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa sudah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM. Artinya, kebijakan tersebut tak hanya berlaku di Kota Pahlawan melainkan juga di semua wilayah yang telah diatur dalam Inmendagri.

"Namun, apabila masih ada pelaku usaha yang beroperasi melebihi jam yang ditentukan, maka informasi itu bisa disampaikan ke petugas agar segera ditindaklanjuti," kata Eri.

Adapun terkait sasaran penerima bansos, saat ini Pemkot Surabaya telah meluncurkan aplikasi Usul Bansos yang dapat diakses di laman https://usulbansos.surabaya.go.id/. Melalui aplikasi itu, warga bisa melaporkan diri sendiri atau tetangga yang memang belum menerima dan membutuhkan bansos.

Sementara, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menjelaskan bahwa TNI dan Polri mendukung sepenuhnya kebijakan Pemkot Surabaya dalam penerapan strategi penanganan Covid-19. Apalagi saat ini Surabaya telah berstatus zona kuning dan tentu harus dijaga atau diturunkan ke hijau.

Baca Juga: PPKM Turun Level, Satpol PP Surabaya Masifkan Penertiban RHU yang Nekat Beroperasi

"Ini pertama kali Surabaya zona kuning, artinya kebanggaan yang harus kita jaga. Karena ini tidak mudah dan harus tetap kita jaga," kata Akhmad Yusep.

Karenanya, pihaknya juga meminta dukungan masyarakat, khususnya aktivis beserta perwakilan PKL yang hadir dalam audiensi itu agar turut serta membantu pemerintah memutus mata rantai Covid-19. Adanya pelonggaran ini, jangan sampai kemudian berdampak pada meningkatnya kasus Covid-19.

"Karena itu kami mohon dukungan dari teman-teman. Kami akan terus mengantisipasi (kenaikan kasus) menjelang berakhirnya PPKM Level 3," ia menjelaskan.

Di lain pihak, Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf Erwin Rustiawan menambahkan bahwa selama ini Forkopimda Surabaya rutin melakukan evaluasi terkait penanganan Covid-19. Meski begitu, dalam pelaksanaan di lapangan, tentu dibutuhkan dukungan dari masyarakatnya.

Baca Juga: PPKM Surabaya Berada di Level 3, Makan Ditempat Diperbolehkan

"Apa yang disampaikan itu untuk kebaikan kita semuanya. Karena itu dalam pelaksanaan di lapangan mari kita sama-sama bekerja sama memberikan informasi. Karena kita sebagai manusia kan terbatas, pasti ada kekurangan. Yang jelas kami akan tindaklanjuti," kata Kolonel Inf Erwin Rustiawan.

Pada dasarnya, Kasrem menerangkan bahwa kebijakan atau langkah yang diambil ini untuk kebaikan masyarakat. Khususnya, Kota Surabaya sebagai barometernya Jawa Timur.

"Oleh karena itu, mari kita jaga stabilitas keamanan di Surabaya ini. Ya dari adik-adik inilah para aktivis yang mempunyai pemikiran-pemikiran maju untuk mengedepankan hukum, menjalankan kehidupan di masyarakat," ia memungkasi.