Pimpin Tim Hukum BPN, BW Optimis Hadapi Sidang MK

JATIMNET.COM, Jakarta - Ketua tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, optimistis dalam menghadapi sidang gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Insya Allah kami optimistis," ujar Bambang di ruang pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, Jumat 24 Mei 2019.

Sikap optimistis itu, kata Bambang, didukung 51 daftar bukti, keterangan saksi fakta pemilu dan saksi ahli.

Sikap Bambang ini bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, yang mengaku pesimistis dengan "nasib" gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2019.

BACA JUGA: Sandiaga: BPN Gugat ke MK Karena Pemilu Belum Jurdil

Mengenai hal ini, Bambang menganggap kalau itu hak masing-masing orang. "Soal pesimisme di luar, bukan tugas kuasa hukum menjelaskannya. Kalau mau tidak percaya, itu hak masing-masing," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, saat ini fokus meyakinkan Majelis Hakim dalam sidang MK agar menerima dan mengabulkan permohonan kliennya. "Tugas kami di sini adalah terus-menerus membangun optimisme karena hanya optimisme saja yang bisa menjemput harapan," tandas Bambang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Amien Rais, mengaku pesimistis dengan "nasib" gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait Pemilihan Presiden 2019.

"Hari ini saya kira sudah turun ke MK dan kami lihat bagaimana walaupun MK, saya pesimistis akan mengubah keadaan," kata dia, di Markas Polda Metro Jaya, Jumat 24 Mei 2019.

BACA JUGA: Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sampaikan Gugatan ke MK

Ia mengatakan, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mengakui hasil suara Pilpres 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU dan pihaknya menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena terpaksa.

"Sesungguhnya kami tahu BPN ini nggak mengakui ya, tetapi kita dipaksa oleh jalur hukum dan tidak bisa tidak, dan kalau nggak mengakui silakan ke MK," kata dia.

Salah satu tokoh BPN ini mengatakan, Pemilu 2019 penuh kecurangan yang terstruktur dan masif. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU.

"Kalau sampai terjadi kecurangan atau kejahatan pemilu yang bersifat terstruktur, masif dan sistematik, maka tentu kita nggak perlu lagi mengakui hasil KPU itu," ujarnya. (ant)