JATIMNET.COM, Mojokerto - Puluhan petani yang tergabung dalam Koalisi Petani Mojokerto Menggugat (KPMM) melakukan unjuk rasa di depan kantor Perhutani Mojokerto. Massa menolak rencana proyek perkebunan tebu program dari pemerintah dan lebih memilih bertanam palawija.

Koordinator umum KPMM Mohammad Trijanto menjelaskan petani menolak tanaman diganti menjadi pertanian tebu dengan penggantian Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), sebagai program swasembada gula lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Bahkan, alat berat diturunkan sejak tiga pekan lalu di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mojokerto yang selama ini ditanami komoditas jagung dan palawija. Alat berat itu berada di Desa Kemlagi, Mojokerto. 
 
"Ini kita akan tetap menghadang bilamana ada area-area yang dipaksakan untuk tebu dengan dalih ketahanan pangan. Karena ada banyak rakyat miskin yang menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan yang ada di Mojokerto," katanya saat aksi, Selasa (24/10/2023).

Ia menyebut, selama ini petani di Kecamatan Kemlagi menggarap lahan perhutani untuk kayu putih dan tanaman palawija. Mereka mempunyai kerjasama dengan perhutani untuk menggarap lahan. Namun, ada oknum-oknum yang diduga bermain. 

Dalam aksinya, massa meminta tidak ada penggusuran lahan. Petani tetap ingin menggarap lahan dan menolak perkebunan tebu. 

Menyikapi aksi tuntutan petani tersebut, Adm Perum Perhutani KPH Mojokerto Andi Adrian Hidayat turun langsung di tengah-tengah demo dan menawarkan sejumlah kesepakatan soal kemitraan pertanian hutan yang sudah terjalin. 

"Kami sudah jawab kaitannya dengan sharing produksi, sejak tahun 2018 sampai sekarang memang belum terbayar. Tapi untuk tahun 2017 ke atas sudah terbayar melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)," katanya. 

Adrian juga ikut menanggapi soal ketakutan warga tentang alih fungsi lahan dari palawija menjadi tebu yang diserahkan ke pihak lain untuk membantu program swasembada gula. Menurutnya, tidak ada indikasi melepas lahan hutan di Mojokerto untuk diserahkan ke masyarakat atau kelompok. 

"Untuk wilayah Mojokerto, khususnya Kemlagi ini tidak ada lahan yang dialokasikan pengelolaannya untuk diserahkan kepada kelompok. Sehingga pendekatannya sesuai peraturan menteri, lewat program KKP dan KKPP. Yang masih bekerja sama dengan lembaga bukan badan usaha seperti LMDH. Tapi kami juga dibatasi harus berubah dengan badan usaha produktif seperti BUMDes atau koperasi," ujarnya.

Perhutani, kata dia, justru melihat program tersebut sebagai peluang bagi petani untuk menjalin kemitraan petani dengan perhutani secara produktif dan sesuai mandatori Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun, ia menyebut langkah ini akan ditunda Perhutani hingga tahun 2024. Seharusnya kawasan hutan di Mojokerto sudah harus di lakukan swasembada gula di tahun 2023 ini. Sebab perhutani ikut dibebani sekitar 12.000 hektare seluruh pulau Jawa untuk pengembangan tebu dalam memasok pabrik. 

Di wilayah Kemlagi hanya sekitar 180 hektare yang diperuntukkan untuk kawasan swasembada gula dari total 466 hektare. 

"Untuk sementara kami putuskan menunda terlebih dahulu. Sebab sebenarnya ada pemahaman yang keliru, bukan kami mengambil lahan. Intinya tebu ini pengalihan komoditi, dan mengajak mereka untuk pengembangan tebu karena lokasi itu ditunjuk oleh menteri sebagai lahan tebu," pungkasnya.