JATIMNET.COM, Lamongan - Petani tanam di Lamongan masih banyak yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Komisi B DPRD Lamongan menduga hal tersebut adanya penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

"Dugaan penyelewengan saya kira itu ada, kini kita masih menelusuri mencari bukti otentiknya, tadi kita juga sudah meminta data penyaluran pupuk mulai dari distributor, kios, kelompok tani hingga ke petani atau penerimanya," kata Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan, Anshori Rabu 8 Juni 2022.

Dugaan penyelewengan itu, kata Anshori, bermula dari para petani yang sudah terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), namun mereka tidak mendapatkan pupuk tersebut. Sedangkan, ketika mereka ingin membeli ternyata sudah habis.

Baca Juga: Pemerintah Kurangi Alokasi Pupuk Subsidi, Distribusi Pupuk Tak Merata

"Ini yang coba kita telusuri, apakah memang hanya faktor karena tidak masuk dalam sistem atau ada faktor lain, karena ada beberapa laporan ke kami bahwa pupuk sampai ke tingkat kelompok tani, terjadi siapa yang punya uang banyak maka akan beli pupuk banyak atau mendapat pupuk banyak. Sehingga, yang belum punya uang tidak kebagian," ujar wakil ketua Fraksi Gerindra ini. 

Secara pribadi guna penelusuran itu, dia juga akan mengumpulkan beberapa petani yang tercantum dalam RDKK tapi tidak mendapatkan pupuk.

"Hingga kini kita masih dalam penelusuran jika nanti memang terbukti adanya penyelewengan. Maka, akan kita sampaikan kepada pihak yang berwajib," katanya.