JATIMNET.COM, Jakarta – Rencana pemerintah membatasi akses Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu menghadapi persoalan yang lebih rumit daripada sekadar menentukan siapa yang kaya dan siapa yang miskin.

Ketika desil 9 dan 10 mulai dipertimbangkan sebagai sasaran pembatasan, ketepatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berpotensi menjadi titik paling menentukan: kesalahan klasifikasi dapat membuat kebijakan yang dimaksudkan menutup kebocoran justru menciptakan kelompok baru yang salah sasaran.

Pemerintah membahas skema tersebut setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa, 11 Agusus 2026. 

Pemerintah menilai Pertalite masih dinikmati masyarakat yang secara ekonomi dianggap mampu, termasuk kelompok desil 9 dan 10.

Namun hingga Kamis, 13 Agustus 2026, formula final, waktu pemberlakuan, indikator kendaraan serta mekanisme keberatan bagi warga yang merasa salah klasifikasi belum diumumkan secara lengkap.

“Selama ini kan kita tahu sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh mereka yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat subsidi,” kata Bahlil seusai menemui Purbaya di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.  

Pernyataan tersebut memperlihatkan arah kebijakan pemerintah: akses terhadap BBM berharga khusus tidak lagi semata-mata ditentukan oleh barang yang dibeli di SPBU, tetapi dapat dikaitkan dengan profil ekonomi konsumennya. Konsekuensinya besar.

Negara harus mampu memastikan bahwa status ekonomi setiap calon pengguna yang dibatasi memang mencerminkan keadaan aktual rumah tangganya.

Persoalannya, desil bukan klasifikasi sederhana berdasarkan gaji bulanan. BPS menjelaskan pengelompokan kesejahteraan dalam DTSEN menggunakan berbagai indikator, mulai identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, sanitasi, air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset hingga kepemilikan usaha. Data itu bersifat dinamis dan terus dimutakhirkan.

Karakter data yang dinamis tersebut penting karena kondisi ekonomi sebuah keluarga juga dapat berubah. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, berpindah tempat tinggal atau mengalami perubahan komposisi keluarga. Nilai aset pun belum selalu menggambarkan kemampuan seseorang membayar kebutuhan rutin pada saat kebijakan diterapkan.

BPS sendiri mengakui dinamika kesejahteraan masyarakat dapat berubah cepat sehingga pemutakhiran dan pemeriksaan lapangan diperlukan.

Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta pada 15 April 2026, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menjelaskan penguatan DTSEN dilakukan melalui integrasi data dan ground check untuk meningkatkan akurasi penargetan program pemerintah.

Fakta tersebut membuat rencana pembatasan Pertalite menghadapi pertanyaan mendasar: seberapa cepat perubahan kondisi ekonomi warga dapat masuk ke sistem sebelum status desil dipakai untuk menentukan akses terhadap BBM?

DTSEN memang terus diperbaiki. BPS mencatat DTSEN Volume 2 Tahun 2026 telah mencakup sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu. Pembaruan mencakup data demografi dan verifikasi lapangan. BPS juga menyatakan kesalahan inklusi turun menjadi sekitar 0,06 persen, disertai penyempurnaan klasifikasi kesejahteraan terhadap puluhan ribu keluarga.

Angka itu menunjukkan perbaikan besar, tetapi sekaligus memperlihatkan skala tantangan apabila DTSEN diperluas dari basis penyaluran bantuan sosial menjadi salah satu instrumen pembatasan konsumsi energi. Dengan ratusan juta individu tercakup, bahkan persentase kesalahan yang kecil dapat menjadi persoalan ketika diterjemahkan menjadi hak atau pembatasan transaksi sehari-hari.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menegaskan pemutakhiran harus berlangsung terus-menerus. “Tugas kami adalah memastikan DTSEN itu adalah betul menjadi data tunggal yang kemudian akurasinya bisa dijamin. Intinya DTSEN akan terus dimutakhirkan dan ditingkatkan akurasinya,” ujar Amalia dalam kegiatan penguatan DTSEN di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu, 14 Maret 2026. 

Di sisi lain, pemerintah belum memilih pendekatan yang sepenuhnya final. Purbaya menyatakan pembatasan akan dilakukan secara bertahap karena pemerintah juga harus mengukur dampaknya terhadap perekonomian.

“Kalau, misalnya, desil 10 saya setop nggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampaknya ke ekonomi. Jadi, kita akan bertahap,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Pernyataan itu menjadi penting karena memperlihatkan pemerintah sendiri belum menganggap pemangkasan akses kelompok atas sebagai persoalan fiskal semata. Perubahan jenis BBM yang harus dibeli masyarakat dapat mengubah pengeluaran transportasi rumah tangga dan biaya operasional usaha yang menggunakan kendaraan.

Persoalan berikutnya adalah batas desil. Desil membagi masyarakat berdasarkan peringkat kesejahteraan menjadi sepuluh kelompok. Dengan demikian, desil 10 merupakan kelompok 10 persen teratas, sedangkan desil 9 berada tepat di bawahnya.

Apabila keduanya akhirnya menjadi sasaran, kebijakan berpotensi menyentuh dua kelompok teratas dalam distribusi kesejahteraan, bukan semata-mata kelompok yang secara kasatmata identik dengan pemilik kendaraan mewah.

Di titik ini, pemerintah perlu menjawab persoalan yang belum terlihat dalam narasi “subsidi untuk orang kaya”: apakah seseorang yang tercatat dalam desil 9 otomatis memiliki kemampuan ekonomi yang sama dengan kelompok terkaya di desil 10?

Lebih jauh, apakah seluruh anggota rumah tangga harus kehilangan akses Pertalite apabila klasifikasi kesejahteraan ditetapkan pada tingkat keluarga?

Pertanyaan lain muncul ketika data kesejahteraan dipertemukan dengan data kendaraan. Bahlil sempat menggunakan BMW dan Mercedes-Benz sebagai contoh kendaraan yang dinilai tidak semestinya menikmati dukungan harga BBM.

Tetapi contoh kendaraan premium tidak menyelesaikan persoalan kelompok batas, terutama keluarga yang memiliki mobil lama, kendaraan untuk mencari nafkah, atau aset yang nilainya tidak lagi mencerminkan pendapatan aktual.

Karena itu, indikator kendaraan dan indikator kesejahteraan tidak dapat begitu saja dianggap identik. Pemerintah membutuhkan aturan tentang data mana yang menjadi penentu apabila keduanya bertentangan, sekaligus mekanisme koreksi yang dapat diakses warga sebelum transaksi mereka dibatasi.

Persoalan ini juga relevan bagi Jawa Timur. Mobilitas pekerja dan pelaku usaha tidak hanya terkonsentrasi di Surabaya, tetapi terhubung dengan kawasan industri dan permukiman di Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan hingga daerah lain.

Di wilayah dengan angkutan umum yang belum sepenuhnya menjadi alternatif kendaraan pribadi, perubahan akses BBM dapat memiliki konsekuensi berbeda dibanding daerah dengan transportasi publik yang lebih kuat.

Tujuan memperbaiki ketepatan sasaran tetap memiliki dasar fiskal. Namun pemerintah belum memaparkan secara terukur berapa kebocoran Pertalite yang secara khusus dinikmati desil 9 dan 10 serta berapa penghematan bersih yang akan diperoleh apabila akses mereka dibatasi. Seusai pertemuan dengan Purbaya, Bahlil mengatakan perhitungannya masih dilakukan.

Ketiadaan angka itu membuat evaluasi publik belum lengkap. Tanpa data konsumsi per desil, nilai kebocoran, proyeksi penghematan dan biaya penerapan sistem, efektivitas kebijakan belum dapat diuji hanya dengan argumen bahwa kelompok kaya tidak semestinya menerima bantuan negara.

Pemerintah karena itu menghadapi dua tuntutan sekaligus: mengurangi kebocoran dukungan energi tanpa menciptakan salah sasaran baru. Jika desil akhirnya menjadi pintu akses Pertalite, kualitas DTSEN, kecepatan pembaruan, integrasi data kendaraan dan prosedur sanggah akan menentukan apakah kebijakan benar-benar lebih tepat sasaran atau sekadar memindahkan persoalan subsidi dari pompa SPBU ke database pemerintah.