Perketat Konten Siber, Inggris Susun Undang-Undang Baru

JATIMNET.COM, Surabaya – Inggris sedang mewacanakan undang-undang yang lebih aman bagi pengguna internet di negaranya.

Dalam draf perlindungan baru, Inggris berniat membuat regulator independen, yang bertujuan mengatasi konten berbahaya di internet.

Ini termasuk, konten yang mendorong kekerasan dan bunuh diri, disinformasi, dan penindasan siber.

Menurut Perdana Menteri Inggris Theresa May, perusahaan teknologi tidak melakukan langkah cukup untuk melindungi pengguna.

BACA JUGA: Bentuk Tim Siber, BPOM Awasi Kosmetik Ilegal di E-commerce

Keputusan ini semakin urgen, kala Facebook gagal menghentikan streaming pembantaian 50 Muslim Selandia Baru oleh pendukung supremasi kulit putih, Brenton Tarrant pada 15 Maret lalu.

Pemerintahnya bermaksud mengedepankan hukum, untuk menjaga penduduk agar tetap aman. 

"Sudah terlalu lama perusahaan-perusahaan ini tidak berbuat cukup banyak untuk melindungi pengguna, terutama anak-anak dan remaja, dari konten berbahaya," kata May dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Afp.com, Senin 8 April 2019.

Undang-undang baru, akan berlaku bagi perusahaan mana pun, yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi atau menemukan konten buatan pengguna lain, atau berinteraksi satu sama lain secara online.

BACA JUGA: Tulis "Kuda" di Facebook, Perempuan Inggris Ditahan di Dubai

Seperti  situs hosting file dan forum obrolan, serta platform media sosia, layanan pesan, dan mesin pencari.

"Kami sedang berkonsultasi tentang wewenang untuk mengeluarkan denda besar, memblokir akses ke situs-situs dan berpotensi untuk membebankan tanggung jawab pada masing-masing anggota manajemen senior," kata pernyataan itu.

Perusahaan dapat menghadapi hukuman berat, karena gagal memenuhi standar.

Di bawah proposal, regulator baru akan memiliki kekuatan untuk memaksa platform dan lainnya, untuk menerbitkan laporan transparansi tahunan.

BACA JUGA: Kedubes Inggris Latih Siswa SMP Surabaya Rakit Mobil Hidrogen

Termasuk soal konten berbahaya, yang disebarluaskan di platform mereka, dan bagaimana mengatasi masalah tersebut.  

Regulator juga akan dapat mengeluarkan kode praktik, yang dapat memaksa perusahaan untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti merekrut pemeriksa fakta, khususnya selama periode pemilihan.

"Era regulasi mandiri untuk perusahaan online sudah berakhir. Mereka yang gagal melakukan ini akan menghadapi tindakan keras," kata Sekretaris Digital Jeremy Wright.