Selasa, 04 February 2020 09:46 UTC
BROMO. Pemandangan Gunung Bromo dari pintu masuk Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Foto: Zulkiflie
JATIMNET.COM, Probolinggo – Perkumpulan Penyedia Jasa Layanan Akomodasi dan Transportasi Wisata (Patra) Sukapura, Probolinggo, menolak rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.
Penolakan itu mereka tuangkan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bernomor 003/0102/PATRA/2020
Dalam surat disebutkan tiga poin yang menjadi keberatan pelaku jasa wisata Patra. Pertama, rencana pembangunan kereta gantung dinilai akan menganggu kawasan konservasi dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
Kedua, keberadaan kereta gantung dinilai akan berdampak pada mata pencaharian pelaku jasa wisata di kawasan TNBTS. Mereka khawatir wisatawan yang biasanya menggunakan alat transportasi darat akan beralih menggunakan kereta gantung.
BACA JUGA: Pengusaha di Bromo Minta Rencana Kereta Gantung Dikaji Cermat
Ketiga, Patra menilai anggaran yang digunakan dalam pembangunan kereta gantung cukup besar, yakni hampir setengah triliun rupiah. Patra menyarankan agar dana tersebut lebih baik dialokasikan terhadap penataan dan pengelolaan kawasan wisata Gunung Bromo.
Ketua Patra, Mochammad Solehan, mengatakan ada baiknya sarana dan prasarana penunjang wisata Gunung Bromo lebih dioptimalkan seperti ketersediaan air bersih, penambahan sarana toilet, hingga sarana tempat ibadah.
“Minimnya fasilitas kesehatan seperti ambulan dan lainnya. Semestinya hal tersebut, yang harus diperhatikan demi kenyamanan pengunjung,” ujarnya, Selasa, 4 Februari 2020.
BACA JUGA: Menhub Siap Bantu Perizinan Kereta Gantung di Batu dan Bromo
Menurutnya, rencana pembangunan kereta gantung dinilai sedikit mendadak dan cenderung dipaksakan. Apalagi menurutnya selama ini tidak ada uji publik atau diskusi sebelum pembangunan.
“Uji publik tidak pernah dilakukan. Diskusi soal pembangunan kereta gantung juga tidak pernah dilakukan bailk dari tingkat kecamatan hingga daerah,” katanya.
Solehan mengklaim fasilitas kereta gantung di negara lain sudah tidak dipakai, termasuk di Indonesia juga ditolak seperti di Gunung Ijen.
“Saya harap melalui surat terbuka yang dibuat, bisa menganulir rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Bromo,” ujarnya.