JATIMNET.COM, Surabaya - Tanzania berencana melarang produksi, impor, penjualan, dan penggunaan semua kantong plastik sekali pakai pada bulan Juli. Aturan ini diharapkan bisa membantu mengatasi polusi dari limbah plastik yang tidak dapat terbiodegradasi. Mereka yang melanggar bisa terancam denda dan masuk penjara.

"Peraturannya siap dipublikasikan, mungkin 1 Juli akan menandai berakhirnya penggunaan plastik di negara ini," kata Menteri Lingkungan Tanzania Januari Makamba saat berpidato di hadapan anggota parlemen, dilansir dari Reuters.com, Selasa 9 April 2019.

Makamba mengatakan pengumuman resmi tentang larangan kantong plastik sekali pakai di Tanzania kemungkinan akan dilakukan akhir bulan ini.

BACA JUGA: Peringati Earth Hour, Alana Ajak Kurangi Sedotan Plastik

Negara Afrika Timur ini menjadi negara terbaru yang membuat komitmen resmi untuk menghapuskan plastik sekali.  PBB sudah mengidentifikasinya sebagai salah satu tantangan lingkungan terbesar di dunia. Dari 9 miliar ton plastik yang diproduksi dunia, hanya 9 persen yang telah didaur ulang, menurut perkiraan AS.

Tanzania akan bergabung dengan lebih dari 60 negara lain yang telah melarang, sebagian melarang atau mengenakan pajak kantong plastik sekali pakai, termasuk Cina, Prancis, Kenya, Rwanda, dan Italia.

Pada bulan Agustus 2017, negara tetangga Kenya menerapkan larangan penggunaan kantong plastik. Mereka yang melarang terancam empat tahun penjara atau denda USD40.000. 

BACA JUGA: Mikroplastik Belum Masuk Baku Mutu Peraturan KLHK

Sebelumnya, Parlemen Uni Eropa juga sudah menyepakati aturan larangan penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan, sendok, garpu, piring atau cotton bud (kapas pembersih telinga). Draf itu sudah disetujui menjadi undang-undang dan mulai berlaku pada 2021 mendatang dalam sebuah voting yang dilakukan Rabu, 27 Maret 2019.

Aturan ini menargetkan 10 plastik sekali pakai yang populer di Uni Eropa seperti piring, tongkat balon, wadah makanan dan minuman yang terbuat dari polystyrene, cotton bud, dan stirrers (pengaduk) kopi.

Undang-undang menetapkan target bahwa 90 persen botol plastik akan dikumpulkan untuk didaur ulang pada 2029 dan selanjutnya botol diproduksi dengan 25 persen bahan daur ulang pada 2025, 30 persen pada 2030.