Pengemudi Daring Berharap Ada Bantuan Saat Pembatasan Aktivitas

JATIMNET.COM, Surabaya - Pengemudi ojek dan taksi daring mengeklaim menjadi salah satu yang paling terdampak terhadap wacana pemerintah atas Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Himpunan Pengusaha Daring (HIPDA) pun berharap ada bantuan dari pemerintah saat penerapan PPKM. "Efek domino bagi driver online cukup besar apalagi driver yang masih melakukan cicilan mobil," ujar Sekjen DPP HIPDA David Walalangi tertulis, Kamis 7 Januari 2021. 

David menyebutkan, banyak pengemudi yang masih membutuhkan program bantuan dari pemerintah bila memang PPKM akhirnya benar diterapkan. Bisa berupa bantuan sosial, restrukturisasi cicilan berupa keringanan angsuran, maupun yang lain. 

"Perananan kerjasama beberapa stake holder (OJK, Pemprov Jatim, dan sebagainya) sangat diperlukan di masa ini agar bukan hanya peraturan PSBB (PPKM) yang ada tapi juga bantuan sosial. Agar Driver Online (pengemudi daring) tetap bertahan saat kondisi PSBB," imbuhnya. 

Pun demikian, David menilai vaksinasi akan lebih efektif dibanding menerapkan PPKM. Menurutnya, itu bisa lebih memberikan harapan. Masyarakat sudah dapat menikmati kenormalan dengan ketahanan tubuh karena telah di vaksin.

"Pasal 8 Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, berbunyi setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina," tegasnya. 

"PSBB (PPKM) ini sebenarnya sudah 50 persen lockdown. Namun, tetap ada aktifitas tapi sangat terbatas. Dan masyarakat pun enggan beraktivitas," imbuhnya. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan penerapan pengetatan pembatasan pergerakan dalam rentang waktu itu khusus di Pulau Jawa dan Bali. Termasuk di antaranya di Jawa Timur.

Khusus untuk Jawa Timur, pembatasan pergerakan secara terbatas akan diterapkan di kabupaten/kota di Malang Raya dan Surabaya Raya.