JATIMNET.COM, Surabaya – Jawa Timur menyumbang penerimaan negara sebanyak Rp184,13 triliun hingga September 2026. Dari sisi realisasi belanja negara, provinsi ini mencapai Rp92,53 triliun atau 76,6 persen.

Berdasarkan data tersebut, penerimaan negara dari Jawa Timur tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Max Darmawan mengatakan aktivitas ekonomi daerah turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

"Perekonomian Jawa Timur ditopang sejumlah sektor utama, terutama industri pengolahan dan perdagangan yang memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi daerah," katanya, Kamis, 12 November 2026.

Berdasarkan data hingga September 2026, sektor industri tumbuh 9,34 persen dengan kontribusi 53,21 persen. Sementara, sektor perdagangan tumbuh 14,54 persen dengan kontribusi 23,19 persen.

Pertumbuhan juga tercatat pada sektor administrasi pemerintahan sebesar 23,27 persen serta transportasi dan pergudangan yang mencapai 23,45 persen.

Di sisi belanja, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp8,77 triliun melalui sejumlah program perlindungan sosial. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan sosial tunai.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur Saiful Islam mengatakan belanja negara diarahkan untuk menjaga daya beli sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Realisasi bantuan sosial hingga September 2026 telah mencapai Rp8,77 triliun. Anggaran tersebut disalurkan melalui berbagai program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Selain bansos, pemerintah merealisasikan subsidi pupuk sebesar Rp3,1 triliun yang memberikan dukungan kepada sekitar 4,67 juta petani di Jawa Timur.

Dukungan terhadap UMKM juga disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Hingga September 2026, kedua skema pembiayaan tersebut menjangkau 999.253 debitur dengan pertumbuhan 9,34 persen. Khusus penyaluran KUR, nilainya mencapai Rp43,23 triliun.

Sementara itu, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 14.155 unit dengan nilai Rp1,7 triliun. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.

Saiful menjelaskan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan APBN untuk menjaga aktivitas ekonomi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan fasilitas dasar.