JATIMNET.COM, Surabaya – Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I, Jumat 8 Februari 2019 sore ini.

Pendaftaran tersebut dibuka melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), https://sscasn.bkn.go.id mulai pukul 16.00 WIB.  

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan rekrutmen ini didasarkan atas kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas pemerintah.

BACA JUGA: 4.078 Orang Ikut SKB CPNS Pemprov Jatim, Begini Situasinya

Sama seperti seleksi CPNS sebelumnya, proses seleksi akan menggunakan Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rekrutmen PPPK tahap I meliputi THL Penyuluh, Dosen PTN Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

“Salah satu syaratnya adalah usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar,” jelas Mohammad Ridwan dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat 8 November 2019.

BACA JUGA: Hasil Tes CPNS Akan Diumumkan Serentak

Selain itu, terdapat beberapa persyaratan pada rekrutmen PPPK tahap I yakni untuk jabatan guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini. Datanya bisa dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id.

Sedangkan bagi tenaga kesehatan bisa mendaftar dengan syarat mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship). Kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi.

Pemerintah juga membuka lowongan untuk Penyuluh Pertanian dengan syarat mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

BACA JUGA: Lolos Passing Grade Dapat  Prioritas Diterima CPNS

Masa hubungan kerja P3K paling singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai PP No. 49 Tahun 2018.

Sebagai informasi, perolehan gaji untuk PPPK pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN dan untuk PPPK di Instansi Daerah dibebankan pada APBD serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, aturan teknis dari PP No. 49 tahun 2018 akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN.