JATIMNET.COM, Surabaya - Plt Kepala Biro Hukum Setdaprov Jawa Timur Jempin Marbun menyebut setidaknya ada 13 peraturan daerah (Perda) milik pemprov yang akan dijadikan satu. Seluruh perda itu terkait dengan perizinan. 

Pihaknya berharap, penyatuan perda ini akan memperlancar investasi di Jawa Timur. "Itu semua tentang perizinan. Semua yang mengatur perizinan ada 13 pergub. Nanti akan kami gabung dalam omnibus law menjadi satu pergub," ujar Jempin, Sabtu 11 Januari 2020. 

Targetnya, penyatuan 13 Perda itu segera dilakukan secepatnya. Saat ini tinggal menunggu DPRD Jatim yang mengusulkan kepada gubernur tentang penyatuan perda. Apalagi para legislator itu sebelumnya sudah membahasnya di akhir tahun 2019.

Pembahasan itu sendiri dilakukan DPRD Jatim masih berkelanjutan hingga sekarang, karena masih dilakukan penyisiran untuk menelaah mana saja perda yang omnibus law.

BACA JUGA: Ratusan Perda Jatim Bakal Dievaluasi Demi Kelancaran Investasi

Biro hukum, kata Jempin, telah siap memproses untuk segera meralisasikannya menjadi satu Perda. Nantinya, lanjut kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, perda yang menaungi 13 peraturan sebelumnya ini secara umum dituangkan menjadi satu. Kemudian turunannya soal perizinannya dijabarkan melalui pergub. 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, 13 perda yang dirampingkan salah satunya terkait perizinan tambang galian C. Ia berharap, dengan omnibus law bidang galian C ini, kegiatan tambang di Jawa Timur bisa lebih tertib dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Selamai ini, menurut Khofifah, praktek ilegal itu tidak terjadi di satu daerah saja. Banyak di daerah seperti Mojokerto, Jember, Lumajang, dan banyak lagi. Prakter ilegal itu mengganggu kerentanan lingkungan. 

"Tekait tambang, kami sudah rapatkan. Itu ada perdanya, ada pergubnya ada SK Gubernurnya. Ini akan jadi kesatuan pergub yang masuk dalam omnibus law. Ini salah satunya kaitannya dengan galian C," kata Khofifah.