JATIMNET.COM, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur akan mengevaluasi peraturan daerah yang dianggap ketinggalan zaman dan menghambat investasi.

“Saya sudah minta bantuan kepada staf ahli untuk melakukan kajian dan evaluasi sampai mundur 20 tahun ke belakang,” kata Ketua DPRD Jatim Kusnadi pada wartawan, Selasa 31 Desember 2019.

Evaluasi Perda, menurut Kusnadi, perintah Menteri Dalam Negeri. Dan setidaknya, ia melanjutkan, ada ratusan Perda yang perlu dikaji ulang. “Apakah Perda itu masih bisa dilaksanakan saat ini, karena mungkin peraturan perundang-undangan sudah berubah,” ujarnya.

BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi di Jatim Melambat (Infografis)

Ia mengatakan rencana evaluasi ini sudah disepakati para legislator. Melalui sidang paripurna, anggota DPRD Jatim memutuskan penyisiran Perda yang dianggap tak relevan tuntas pada Februari 2020. Sehingga, pembahasan bisa secepatnya dilakukan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengungkap rencana serupa. Bahkan, menurut dia, Gubenur Khofifah  Indar Parawansa telah mencanangkan evaluasi Perda seperti yang tengah dibahas pemerintah pusat.

"Bu Gubernur mencanangkan, Perda atau Pergub sedang disisir untuk kemudian bisa menyambut Omnibus Law,” kata dia, di sela acara refleksi tahun 2019 di Kantor Gubernur Jatim.

BACA JUGA: Jember Bakal Jadi Pusat Ekonomi di Kawasan Tapal Kuda

Omnibus Law dikenal sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk tujuan tertentu dan dianggap lebih penting. Kebijakan semacam ini biasa dapat mengubah peraturan, bahkan lebih dari satu peraturan, sehingga sejalan dengan rencana besar yang sudah diputuskan.

Istilah itu menjadi perbicangan setelah pemerintah menyusun Omnibus Law untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga sasaran yang diraih; pajak, lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Emil yakin, Omnibus Law itu mampu meningkatkan perekonomian, khususnya di bidang investasi dan perdagangan. “Kami yakini bahwa sebenarnya dengan Omnibus Law 2020 (ekonomi akan menggeliat kembali),” katanya.