JATIMNET.COM, Surabaya – Harga gula di Jawa Timur yang masih berkisar antara Rp 16.000-Rp 18.000 per kilogram dianggap masih terlalu tinggi. Sebab Harga Eceran Tertinggi atau HET gula harusnya di kisaran Rp 12.500 per kilogram.

Hal ini membuat Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak tengah memantau impor gula untuk mengendalikan harga. Emil menjelaskan kuota gula impor diharapkan segera masuk.

“Ibu gubernur (Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa) sudah memastikan ada porsi impor untuk Jatim. Sekarang masih menunggu, bagaimana dan kapan impor ini turun dari pemerintah pusat,” kata Emil Dardak dijumpai di Gedung Negara Grahadi, Senin 23 Maret 2020.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Pastikan Kebutuhan dan Harga Pangan Normal

Hanya saja Emil mengaku belum mengetahui kuota impor yang didapatkan Jatim. Sebab mantan Bupati Trenggalek itu menjelaskan belum mendapat arahan dari pemerintah pusat. Terlebih, lanjut Emil, pemerintah pusat belum merilis jatah yang akan diberikan kepada Pemprov Jatim.

“Saat ini kami tidak bicara kuota dulu, karena belum diterbitkan. Tetapi barang yang dibongkar di Jatim beberapa waktu lalu, kalau tak salah berkisar antara 25.000-35.000 ton, silahkan dicek,” Emil menjelaskan.

Pun demikian, Emil menyebutkan Pemprov Jatim tidak memiliki kewenangan soal distribusi impor gula. Melainkan Bulog yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menyalurkannya.

BACA JUGA: Operasi Pasar Dibutuhkan Guna Meminimalisasi Kelangkaan dan Mahalnya Gula

Namun, pihaknya mengaku telah meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur untuk memonitor penyaluran impor gula. “Kami sudah meminta ke kepala dinas perdagangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 14 Maret 2020, mengatakan sebanyak 35.000 ton raw sugar sudah masuk ke Jatim. Hanya saja pihaknya tidak merinci apakah jumlah itu seluruhnya didistribusikan untuk Jatim. Tetapi dari jumlah itu sekitar 10.000 ton masuk ke PT Kebun Tebu Mas, Lamongan.

Khofifah berharap, pemerintah pusat dapat segera mempercepat regulasi untuk menunjuk siapa yang melakukan impor. Sehingga, pemprov bisa mengukur distribusi raw sugar hingga ke pasaran.