JATIMNET.COM, Surabaya - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Anom Surahno memastikan tahun ini tidak ada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pemprov menunggu terbitnya dua Keputusan Presiden (Keppres) sebelum melangsungkan seleksi. "Ada dua keppres yang kami butuhkan, tentang besaran gaji bukan honorer dan jenjang karir," ujar Anom, Sabtu 5 Oktober 2019.

Menurutnya, keppres ini dibutuhkan untuk menata pegawai honorer nantinya setelah diangkat. Pemprov akan menggunakannya sebagai dasar mengatur besaran gaji serta jenjang pangkatnya.

BACA JUGA: BKD Jatim Tetap Buka Formasi Dokter Spesialis CPNS 2019

"Kan tidak mungkin pegawai tidak tetap (PTT) itu di PTT terus. Dia harus punya kejelasan kenaikan pangkatnya. Dua hal ini kami tunggu," bebernya.

Meski ditunda, Anom memastikan tidak mengubah syarat pegawai honorer. Termasuk soal usia. Karenanya, PTT tidak perlu khawatir. "Kalau usia tidak ada masalah. Setahun menjelang pensiun itu bisa, tidak ada masalah," tegasnya.

Sekadar diketahui, tahun ini dijadwalkan Pemprov Jatim seharusnya membuka rekrutmen P3K sebanyak 962 orang. Kuota ini disediakan khusus untuk PTT yang sudah masuk kategori 2 (K2) atau K1 yang databasenya ada di Kementerian Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara.

BACA JUGA: BKD Jatim Buka Formasi CPNS Tunggu Pelantikan Presiden

Karena batal digelar tahun ini, BKD Jatim mengalihkan sementara kuota ke CPNS yang rencananya dimulai bulan ini. "Karena harusnya jatah PTT 30 persen. Sementara ini kami gunakan CPNS," kata Anom.

Kendati demikian, pihaknya memastikan jadwal pelaksanaan P3K digelar Tahun 2020. Setelah dua keppres tersebut diketok oleh Presiden Joko Widodo.