JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berjanji akan terus menfasilitasi giat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahaanya.

"Urusan (hukum) kami serahkan kepada KPK. Namun pemprov akan menfasilitasi apa-apa yang KPK butuhkan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Heru Tajhjono ditemui usai sidang paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin 12 Agustus 2019.

Dia mengakui, tiga Kantor OPD yang digeledah KPK beberapa waktu lalu, Kantor Dishub, Bappeda, dan BPKAD Jatim atas sepengetahuan Pemprov Jatim.

BACA JUGA: Petugas Antirasuah Blusukan di Jawa Timur

KPK sebelum menggeledah telah mengirim surat ke pemprov. "Pada saat mereka datang ke Bappeda kami fasilitasi. Mereka melakukan rekonstruksi kami fasilitasi. Kami selaku pemprov akan menfasilitasi yang diminta KPK," tuturnya.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim itu tidak tahu menahu tentang kepentingan KPK melakukan penggeledahan. Ia menegaskan hanya menfasilitasi semua yang dibutuhkan KPK.

"Apa yang dilakukan KPK, siapa yang diperiksa dan untuk apa, itu ditanyakan ke KPK," kata Heru.

BACA JUGA: Hari ini KPK Kembali Geledah Tiga Lokasi di Surabaya

Lantas apakah pemprov akan memberikan bantuan hukum jika nantinya ada pegawai negeri sipil (PNS) yang tersangkut kasus korupsi? Heru belum bisa menjawab. Ia masih menunggu proses hukum selanjutnya.

"Kami masih belum ke sana. Karena prosesnya masih panjang," tegas pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Tulungagung tersebut.

BACA JUGA: KPK Geledah Rumah Mantan Sekpri Soekarwo

Sekadar diketahui, KPK melakukan penggeledahan dalam sebulan terakhir di sejumlah Kantor OPD Pemprov Jatim. Rabu 10 Juli 2019, komisi anti rasuah itu menggeledah kantor Bappeda Jawa Timur.

Kemudian Rabu 7 Agustus 2019 malam, kantor dan rumah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur juga digeledah. Sehari berikutnya, Kamis 8 Agustus 2019, KPK menggeladah Kantor BPKAD.