JATIMNET.COM, Lamongan – Sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2022, Pemkab Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak memberikan pengamanan secara khusus terhadap calon kepala desa (cakades) dengan alasan aturan tersebut tidak terkandung dalam aturan pengamanan Pilkades. 

Beberapa proses tahapan Pilkades di Lamongan sudah terlaksana dengan lancar dan pendaftaran bagi bakal calon kades juga telah ditutup pada 10 Februari 2022.

Meski ada beberapa desa yang belum mempunyai bakal calon yang mendaftar, namun pengumuman pendaftaran tersebut telah menghasilkan 133 pendaftar bakal calon yang tersebar di 58 desa dari 61 desa di 24 kecamatan. 

Selanjutnya, tahapan saat ini yang sedang berjalan hingga 14 Maret 2022 yakni tahap klarifikasi dan penetepan calon hasil dari pengumuman pendaftaran pertama. 

BACA JUGA: Dinas PMD Sosialisasi Tahapan Pilkades di Lamongan 26 Juni 2022

Berikutnya, bagi bakal calon yang sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa, maka akan mendapatkan penetapan dari panitia dan dilanjutkan dengan melakukan tahapan selanjutnya sesuai dengan jadwal. 

Sedangkan, terkait pengamanan yang diberikan panitia dalam kegiatan Pilkades 2022, sesuai dengan mekanisme Pilkades, yakni pengamanan Pilkades, pengamanan yang dilakukan secara menyeluruh dan bukan untuk satu orang.

Pengamanan tersebut akan dilakukan mulai proses Pilkades hingga selesai pelaksanaan Pilkades yang melibatkan kepolisian, Kodim, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Linmas Desa masing-masing. 

"Kemudian pengamanan calon secara pribadi, secara detail dalam aturan pengamanan pilkades tidak diatur untuk mengkhususkan pengamanan secara pribadi, namun lebih ke arah situasi desa dan antisipasi kondisi desa," kata Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Ismaoen, Rabu, 9 Maret 2022.

Ismaoen juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan dalam pengamanan Pilkades kali ini. "Dari calon yang sudah ditetapkan, kami juga sudah melakukan pemetaan, mana desa yang rawan dan mana desa yang biasa saja," ucapnya. 

BACA JUGA: Genjot Vaksinasi, Pemkab Madiun Buka Gerai Vaksin di TPS Pilkades

Pemetaan itu dilakukan dengan cara melihat latar belakang calon. Menurut Ismaoen, dalam Pilkades saat ini terdapat 18 desa yang calonnya masih ada hubungan kekeluargaan, seperti suami dan istri, bapak dengan anak, dan ada juga yang dengan saudara ipar. Hal itu menurut Ismaoen, relatif aman. 

"Namun, ada juga calon yang latar belakangnya berbeda, misalkan beda golongan ormas, head to head (persaingan) inkumben dengan kades yang lama atau inkumben dengan calon yang pernah gagal, ini kita petakan. Dan selain dari 18 desa tadi, kita petakan rawan, " katanya. 

Dia juga menyebutkan ada anggaran khusus untuk pengamanan. "Di APBD sudah ditentukan untuk biaya pengamanan, masing-masing desa akan mendapatkan Rp6 juta," katanya. 

Adapun sistem penyaluran anggaran tersebut yakni dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) turun ke desa melalui APBDes dan mekanisme pencairannya sama dengan pencairan anggaran yang lainnya. 

"Jadi nanti yang memberikan uang tersebut kepada petugas keamanan, ya pihak desa masing-masing," katanya.