JATIMNET.COM, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mengantisipasi potensi masalah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan melalui supervisi dan evaluasi terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah setempat.

Ketua Satuan Tugas MBG Jember, Achmad Imam Fauzi, mengatakan pemerintah daerah tidak ingin menunggu munculnya persoalan sebelum mengambil tindakan. Karena itu, pengawasan dilakukan sejak dini agar berbagai risiko dapat diidentifikasi lebih awal.

Menurutnya, apabila ditemukan dapur yang tidak memenuhi standar operasional, pemerintah daerah akan menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

“Minimal tidak ada pembiaran. Kalau ada korban tentu dampaknya besar. Stop atau tidak stop itu kewenangan pusat, tetapi early warning system sudah dilakukan oleh pengampu wilayah, dalam hal ini Bupati lewat satgasnya,” ujar Fauzi saat ditemui usai sidak ke sejumlah dapur SPPG, Jumat, 29 Mei 2026.

BACA: GMNI Jember Ingatkan Risiko Hilangnya Independensi Kampus akibat Program MBG 

Fauzi menjelaskan, hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai kinerja masing-masing dapur, tetapi juga untuk memetakan kemungkinan adanya persoalan yang bersifat sistemik dalam pengelolaan SPPG.

Seluruh temuan di lapangan akan disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan. Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus mencegah munculnya dapur yang tidak sesuai ketentuan.

“Policy MBG bagus, tapi jangan sampai dirusak oleh satu atau dua dapur bermasalah. Monitoring dan evaluasi ini menjadi langkah membersihkan dapur-dapur SPPG yang tidak sesuai ketentuan,” bebernya.

Fauzi menegaskan, pendekatan mitigasi risiko dipilih agar pemerintah tidak hanya bertindak setelah muncul polemik atau kasus tertentu. Dengan pengawasan sejak awal, berbagai persoalan diharapkan dapat dicegah sebelum berdampak lebih luas.

BACA: Kejari Jember Naikkan Dugaan Korupsi Bank Jatim Capem Kalisat ke Tahap Penyidikan

“Ini ikhtiar satgas dan Bupati agar kejadian bisa diantisipasi sejak dini. Jadi bukan reaktif policy atau pemadam kebakaran, tetapi mitigasi risikonya ditarik dari awal agar kebijakannya lebih antisipatif,” papar alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember (FTP Unej) ini.

Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, Pemkab Jember sebelumnya menerjunkan 31 tim lintas OPD untuk melakukan supervisi terhadap 209 dapur SPPG yang tersebar di 31 kecamatan. Langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh dapur MBG menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan BGN.

Tim supervisi memeriksa berbagai aspek, mulai dari kondisi dapur, sanitasi, pengolahan makanan, hingga kepatuhan terhadap aturan pendirian dan operasional SPPG. Pemeriksaan dilakukan menggunakan daftar periksa yang mengacu pada SOP BGN.

“Standarnya sesuai SOP BGN,” ujar Fauzi. (*)