JATIMNET.COM, Jember – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember mengingatkan pentingnya menjaga independensi perguruan tinggi di tengah wacana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Universitas Jember (Unej).

Ketua DPC GMNI Jember, Abdul Aziz al Fazri, menilai kampus harus tetap menjadi ruang akademik yang kritis, independen, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dalam program strategis nasional memang diperlukan. Namun, keterlibatan tersebut tidak boleh membuat kampus kehilangan fungsi utamanya sebagai pusat kajian ilmiah.

“Perguruan tinggi bukan perpanjangan tangan birokrasi negara yang hanya bertugas mengeksekusi kebijakan. Kampus harus tetap menjadi ruang otonom untuk memproduksi pengetahuan, melakukan kajian kritis, dan memberikan rekomendasi berbasis evidensi,” ujarnya, Sabtu, 16 Mei 2026.

Aziz mengatakan perguruan tinggi seharusnya mengambil peran dalam pengembangan riset di bidang gizi, kesehatan masyarakat, teknologi pangan, agribisnis, dan tata kelola kebijakan publik.

Ia menilai pembangunan SPPG di lingkungan kampus berpotensi menggeser fungsi akademik apabila hanya dijadikan unit operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jika keberadaan SPPG hanya diposisikan sebagai unit operasional tanpa integrasi dengan ekosistem akademik, maka fungsi kampus berpotensi tereduksi menjadi sekadar operator teknis kebijakan negara,” katanya.

GMNI Jember juga menilai independensi kampus menjadi syarat penting agar perguruan tinggi tetap mampu melakukan evaluasi objektif terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Aziz, kampus harus hadir sebagai mitra strategis negara yang mampu memberikan kritik berbasis data dan rekomendasi konstruktif demi kepentingan publik jangka panjang.

Di sisi lain, GMNI Jember secara tegas menolak pembangunan SPPG di Universitas Jember. Organisasi tersebut meminta kampus menjaga independensi kelembagaan dan tidak membiarkan lingkungan akademik berubah menjadi pelaksana proyek negara di luar mandat tridarma perguruan tinggi.

GMNI juga mendesak Universitas Jember tetap mengedepankan fungsi akademik sebagai pusat kajian, pengawasan, dan evaluasi ilmiah terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, GMNI Jember turut menyoroti pelaksanaan MBG yang dinilai berkembang terlalu cepat. Pemerintah diketahui menargetkan 19,47 juta penerima manfaat pada 2025 dan meningkat menjadi 82,9 juta penerima pada 2026.

Anggaran program tersebut juga melonjak dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun. Aziz menilai besarnya skala program harus diimbangi kesiapan tata kelola, pengawasan, dan kesiapan kelembagaan yang matang.

“Kecepatan ekspansi program menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ambisi kebijakan dan kesiapan implementasi,” ujarnya.

GMNI Jember juga mengingatkan masih adanya berbagai tantangan dalam implementasi SPPG, mulai dari persoalan administratif, standar fasilitas, hingga sanitasi. Karena itu, mereka meminta pemerintah tidak menjadikan perguruan tinggi sebagai objek ekspansi program MBG tanpa mempertimbangkan kesiapan dan fungsi dasar kampus sebagai institusi akademik.