JATIMNET.COM – Pemerintah mulai mengoperasikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai tahap awal program ekonomi desa berskala  nasional yang ditargetkan berkembang hingga puluhan ribu unit dalam beberapa bulan mendatang.

 

Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah operasional awal terbesar, sekaligus menjadi wilayah uji coba utama bagi proyek koperasi desa yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

 

Peresmian operasionalisasi koperasi dilakukan langsung Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Pemerintah menilai koperasi desa akan menjadi instrumen distribusi ekonomi baru di tingkat desa, mulai dari penyerapan hasil pertanian, distribusi barang subsidi, hingga penguatan rantai logistik pangan nasional.

 

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut peresmian tersebut sebagai “tonggak bersejarah” karena untuk pertama kalinya pemerintah membangun sistem koperasi desa secara masif dalam waktu singkat. Ia menyebut pembangunan fisik koperasi dimulai sejak November 2025 dan dalam tujuh bulan telah menghasilkan lebih dari seribu unit siap operasi. 

 

“Ini adalah tonggak bersejarah. Secara fisik gedungnya ada, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada,” kata Prabowo saat peresmian di Nganjuk. 

 

Data pemerintah menunjukkan sebanyak 530 unit koperasi awal berada di tujuh kabupaten di Jawa Timur, sedangkan 531 unit lainnya tersebar di Jawa Tengah. Pemerintah juga menargetkan sedikitnya 20 ribu hingga 30 ribu koperasi desa dapat beroperasi sebelum Agustus 2026. 

 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program tersebut tidak sekadar pembangunan gedung koperasi, melainkan bagian dari strategi pemerataan ekonomi desa yang selama ini dinilai tertinggal dibanding pusat perkotaan.

 

“Yang diresmikan hari ini adalah instrumen keadilan ekonomi bagi desa Indonesia,” ujar Zulkifli Hasan dalam peresmian tersebut. 

 

Pemerintah mengklaim pembangunan fisik koperasi berjalan sangat cepat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam acara peresmian, sebanyak 9.294 bangunan koperasi disebut telah selesai dibangun dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. 

 

Namun percepatan besar-besaran itu mulai memunculkan pertanyaan terkait kesiapan pengelolaan koperasi di tingkat desa. Pemerintah sendiri mengakui kebutuhan sumber daya manusia menjadi tantangan besar karena program tersebut membutuhkan puluhan ribu pengelola profesional dalam waktu singkat.

 

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyebut pemerintah sedang merekrut sekitar 30 ribu manajer koperasi untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

 

Pemerintah juga mulai melibatkan perguruan tinggi dan pelatihan nasional untuk menyiapkan tata kelola koperasi modern.  Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa percepatan pembangunan fisik belum tentu sejalan dengan kesiapan kelembagaan di desa.

 

Sejumlah pengamat menilai koperasi desa membutuhkan tata kelola yang jauh lebih kompleks dibanding koperasi konvensional karena akan mengelola distribusi pangan, logistik, hingga pembiayaan usaha masyarakat.

 

Selain persoalan SDM, muncul pula potensi tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini sudah lebih dulu menjadi instrumen ekonomi desa di banyak daerah.

 

Di sejumlah wilayah Jawa Timur, BUMDes telah menjalankan usaha serupa seperti distribusi pupuk, perdagangan hasil pertanian, simpan pinjam, hingga kios kebutuhan pokok.

 

Situasi itu berpotensi memunculkan persaingan kewenangan apabila tidak ada pembagian peran yang jelas antara koperasi baru dan lembaga desa yang telah berjalan sebelumnya.

 

Pemerintah sejauh ini belum menjelaskan secara rinci model integrasi antara Kopdes Merah Putih dengan BUMDes maupun koperasi desa lama.

 

Di sisi lain, skala pembiayaan program juga menjadi perhatian. Pemerintah sebelumnya menyiapkan pembangunan koperasi desa secara nasional dengan target hingga 80 ribu unit dalam beberapa tahap operasional.

 

Jumlah tersebut menjadikan program koperasi desa sebagai salah satu proyek ekonomi pedesaan terbesar sejak peluncuran Dana Desa.

 

Presiden Prabowo dalam pidatonya mengakui target operasionalisasi puluhan ribu koperasi dalam waktu singkat merupakan pekerjaan besar.

 

Namun, ia menilai percepatan tersebut menunjukkan pemerintah mampu menjalankan program nasional secara terkoordinasi apabila seluruh lembaga bekerja bersama.

 

“Kalau sampai 20 ribu saja pada Agustus, itu sudah prestasi yang jarang ditemukan di negara lain,” ujar Prabowo. 

 

Pemerintah juga tengah menyiapkan Instruksi Presiden terkait operasionalisasi Kopdes Merah Putih sebagai dasar pelaksanaan nasional program tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. 

 

Bagi Jawa Timur, percepatan koperasi desa diperkirakan akan berdampak langsung pada sektor pertanian dan perdagangan desa karena provinsi ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional.

 

Koperasi desa diproyeksikan mengambil peran dalam distribusi hasil panen, penyimpanan gabah, hingga pengendalian rantai pasok pangan di tingkat desa.

 

Namun, efektivitas program masih akan sangat bergantung pada kemampuan koperasi menjaga keberlanjutan usaha setelah tahap peresmian selesai.

 

Pengalaman koperasi di Indonesia menunjukkan banyak unit usaha berhenti beroperasi akibat lemahnya manajemen, minim pengawasan, dan rendahnya aktivitas ekonomi anggota.

 

Dalam beberapa bulan ke depan, Jawa Timur diperkirakan menjadi daerah pertama yang memperlihatkan apakah model koperasi desa berskala nasional tersebut benar-benar mampu memperkuat ekonomi desa atau justru menghadapi persoalan klasik tata kelola dan keberlanjutan usaha di tingkat akar rumput.