Selasa, 12 May 2026 09:57 UTC

Josepha Alexandra alias Ocha, siswa SMAN 1 Pontianak yang berani memprotes kinerja juri dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan. Foto: tangkapan layar MPR RI
JATIMNET.COM - Kontroversi penyelenggaraan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat, terus memantik perhatian banyak pihak.
Dukungan terhadap Josepha Alexandra atau Ocha, peserta asal SMAN 1 Pontianak terus mengalir. Salah satunya dari Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman yang mengapresiasi keberaniaan sang pelajar untuk mengajukan protes atas hal yang dinilainya tidak benar.
Menurut Habiburokhman, tindakan Ocha mencerminkan keberanian, keteguhan, dan komitmen kuat dalam membela kebenaran di tengah situasi yang dinilai tidak adil.
“Kami mengapresiasi siswi SMA Negeri 1 Pontianak Josepha Alexandra alias Ocha peserta cerdas cermat yang gigih memperjuangkan kebenaran dalam acara tersebut. Sifat teguh hati dan berani dalam mempertahankan kebenaran patut kita teladani bersama,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa, 12 Mei 2026.
BACA: Kronologi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Kalbar Berbuah Kontroversi
Habiburokhman menilai sikap Ocha layak menjadi teladan bagi generasi muda, khususnya dalam menjaga integritas intelektual serta keberanian menyuarakan kebenaran dalam forum resmi.
Di sisi lain, ia juga mengkritik keras respons juri, panitia, hingga pembawa acara yang dinilai tidak menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik peserta. Menurutnya, pihak penyelenggara seharusnya mengakui kesalahan yang terjadi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Di sisi lain kami menyayangkan sikap juri, panitia termasuk pembawa acara yang tidak mengakui kesalahan dan menunjukkan sikap antikritik. Selayaknya mereka meminta maaf kepada Ocha,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa kesalahan penilaian dalam ajang edukasi kebangsaan seperti LCC Empat Pilar tidak boleh dianggap remeh. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut adalah memberikan pendidikan konstitusi, sehingga pelaksanaannya harus menjunjung tinggi profesionalisme dan objektivitas.
“Jangan sampai maksud kita melakukan edukasi justru yang terjadi justru kontraproduktif. Kami mengusulkan agar juri acara tersebut diganti dan acara dihentikan sementara sampai ada jaminan perbaikan serius,” tegasnya.
Sebelumnya, final LCC Empat Pilar MPR RI Kalbar menjadi sorotan publik setelah video perlombaan viral di media sosial. Dalam tayangan tersebut, Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan lima poin usai menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, jawaban serupa yang kemudian disampaikan Grup B dari SMAN 1 Sambas justru dinyatakan benar oleh juri yang sama dan memperoleh nilai sempurna.
Perbedaan penilaian itu memicu protes dari peserta SMAN 1 Pontianak yang merasa dirugikan. Meski peserta telah menyampaikan keberatan, juri tetap beralasan bahwa jawaban mereka dianggap kurang jelas dalam menyebut peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Kontroversi tersebut terus memicu kritik luas dari masyarakat, sekaligus mendorong desakan evaluasi total terhadap sistem penilaian dan profesionalisme penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR RI.
