JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya akan dikenai sanksi apabila terbukti menjadi penyebab dugaan keracunan massal yang menimpa sekitar 200 siswa.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan proses evaluasi dan penjatuhan sanksi akan dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang berwenang terhadap operasional program MBG.

“Kewenangan pemberian sanksi tentu dilakukan secara kolektif, tapi terutamanya melalui BGN dan BGN telah menerapkan sanksi untuk SPPG yang mengalami insiden-insiden,” kata Emil.

Menurut Emil, pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga memastikan efektivitas pembenahan setelah evaluasi dilakukan. 

BACA: Wagub Jatim Kirim Kadinkes Selidiki Kasus Keracunan Usai Santap MBG

“Kemudian efektivitas dari penerapan sanksi BGN juga kami pantau terus melakukan evaluasi apakah kemudian setelah dikasih sanksi ada perbaikan atau tidak,” lanjutnya.

Kasus ini mencuat setelah ratusan siswa dari 12 sekolah di Surabaya mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan sakit perut usai menyantap menu MBG dari satu dapur SPPG di Tembok Dukuh, Bubutan.

Menu makanan pada hari kejadian disebut berbeda karena menyajikan lauk daging, yang kini masih dalam proses pemeriksaan laboratorium.

Sebagai langkah awal, distribusi makanan dari dapur SPPG terkait langsung dihentikan sementara dan seluruh sampel makanan diuji di BBLK Surabaya.

Di sisi lain, Emil juga telah menurunkan Dinas Kesehatan Jawa Timur untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait sumber keracunan, penanganan korban, dan evaluasi sistem distribusi MBG.

BACA: Diduga Usai Santap MBG, Ratusan Siswa di Surabaya Keracunan 

“Bentar, Prof. Erwin lagi ngecek, Kadinkes lagi ngecek bagaimana pertama penanganan dan situasinya,” ujar Emil.

Pihak SPPG sendiri disebut berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan siswa terdampak.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, terutama dalam menjamin keamanan pangan bagi pelajar.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap bentuk kelalaian yang membahayakan keselamatan siswa akan ditindak tegas demi menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap program MBG.