JATIMNET.COM - Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak pada Sabtu, 9 Mei 2026, berubah menjadi polemik nasional setelah keputusan dewan juri dinilai tidak konsisten dan merugikan peserta dari SMAN 1 Pontianak.

Kontroversi bermula pada sesi pertanyaan rebutan ketika peserta diberikan soal terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam sesi tersebut, perwakilan SMAN 1 Pontianak, Josepha Alexandra lebih dulu menjawab pertanyaan soal persyaratan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden,” jawab Josepha.

BACA: Berani Kritik Juri di Lomba MPR, Gerindra Apresiasi Pelajar SMAN 1 Pontianak Josepha Alexandra

Namun, juri yang bernama Dyastasita langsung menyatakan jawaban tersebut keliru dan sebagai konsekuensinya poinnya dikurangi.

Beberapa detik kemudian, tim dari SMAN 1 Sambas kemudian menjawab pertanyaan serupa dan memberikan jawaban dengan substansi nyaris identik. Berbeda dengan SMAN 1 Pontianak, jawaban tersebut justru dinyatakan benar dan memperoleh poin sempurna.

Keputusan juri Dyastasita yang merupakan Kepala Biro Pengkajian MPR RI ini mendapat protes dari Josepha.

Namun protes itu tidak digubris. Malah, Indri Wahyuni, juri lain yang menjabat sebagai Kabiro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI menyalahkan protes Josephan karena dianggap artikulasinya tidak jelas. Terutama pada bagian penyebutan pertimbangan DPD.

Seusai lomba, SMAN 1 Pontianak lantas mengunggah ulang potongan video lomba tersebut seraya meminta klarifikasi dari MPR RI selaku penyelenggara lomba.

BACA: Polda Jatim Bongkar Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Penjualan Kode OTP Ilegal

Potongan video tersebut kemudian viral karena banyak netizen yang menganggap artikulasi yang disampaikan Josepha dari SMAN 1 Pontianak sudah cukup jelas. Justru dewan juri yang diduga kurang fokus mendengarkan jawaban dari peserta.

Warganet ramai-ramai mengkritik profesionalisme juri, bahkan menyerbu akun resmi MPR RI untuk menuntut klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian lomba. Banyak pihak menilai insiden ini mencederai kredibilitas ajang edukasi kebangsaan yang seharusnya menjunjung objektivitas.

Menanggapi tekanan publik, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf resmi atas kelalaian dalam proses penilaian. MPR RI juga menyatakan akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri, mekanisme perlombaan, serta aspek teknis, termasuk dugaan gangguan speaker yang disebut memengaruhi pendengaran juri saat lomba berlangsung.