JATIMNET.COM, Nganjuk – Kelakar Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peresmian Museum dan Rumah Singgah Ibu Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026, memunculkan simbol perubahan politik yang cukup kuat.

 

Sosok yang pernah beberapa kali berhadapan dengan aparat dan terseret kasus hukum kini justru berada di lingkar kabinet pemerintahan.

 

Dalam acara yang dihadiri sejumlah tokoh buruh nasional itu, Prabowo memperkenalkan Jumhur dengan nada bercanda sebagai figur yang “bolak-balik dipenjara, sekarang jadi menteri”.

 

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian karena disampaikan di forum penghormatan terhadap Marsinah, aktivis buruh asal Jawa Timur yang menjadi simbol perjuangan pekerja sejak era Orde Baru.

 

Momentum itu bukan sekadar percakapan ringan antarelite. Perubahan posisi Jumhur dari aktivis jalanan menjadi pejabat negara dinilai mencerminkan pergeseran pendekatan politik pemerintah terhadap kelompok buruh dan aktivis sipil.

 

Di tengah agenda industrialisasi nasional dan tekanan ekonomi global, pemerintah tampak berupaya membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan kelompok pekerja yang selama ini kerap menjadi oposisi kebijakan negara.

 

Jumhur memiliki rekam jejak panjang dalam gerakan buruh dan aktivisme politik. Saat masih menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada akhir 1980-an, ia pernah dipenjara akibat aktivitas demonstrasi menentang kebijakan pemerintah Orde Baru.

 

Setelah reformasi, ia tetap aktif dalam isu ketenagakerjaan dan memimpin sejumlah organisasi pekerja nasional.

 

Namanya kembali menjadi sorotan pada 2020 ketika ditangkap dalam konteks penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat itu, polisi menjerat Jumhur dengan pasal dalam UU ITE dan KUHP terkait dugaan penyebaran informasi yang dianggap dapat memicu keonaran.

 

Pada 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara, meski hakim memutuskan ia tidak perlu ditahan.

 

Perjalanan politik Jumhur kemudian berubah setelah masuk dalam lingkar pemerintahan Prabowo. Pada April 2026, ia resmi dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.

 

Pengangkatan tersebut cukup mengejutkan karena Jumhur selama bertahun-tahun dikenal sebagai figur kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam isu ketenagakerjaan dan perlindungan buruh.

 

Di Jawa Timur, simbolisme itu memiliki makna politik tersendiri. Provinsi ini menjadi salah satu pusat industri nasional dengan jumlah pekerja manufaktur besar yang tersebar di kawasan Surabaya Raya, Pasuruan, Mojokerto, hingga Gresik.

 

Dalam beberapa tahun terakhir, isu upah, PHK, dan tekanan industri padat karya menjadi persoalan utama kelompok pekerja di daerah tersebut.

 

Peresmian Museum Marsinah juga memperlihatkan bagaimana pemerintah mencoba mendekatkan diri pada sejarah gerakan buruh.

 

Marsinah selama ini tidak hanya dipandang sebagai korban pelanggaran HAM masa lalu, tetapi juga simbol perlawanan pekerja terhadap ketidakadilan industrial.

 

Kehadiran Prabowo bersama tokoh serikat pekerja dalam acara tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah ingin membangun hubungan yang lebih akomodatif dengan kelompok buruh.

 

“Ini simbol bahwa negara sekarang tidak lagi sepenuhnya berjarak dengan aktivis buruh,” ujar Ketua Umum KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam rangkaian acara peresmian museum tersebut.

 

Namun perubahan posisi aktivis menjadi pejabat negara juga menghadirkan tantangan baru. Ketika masih berada di luar pemerintahan, tekanan utama seorang aktivis berada pada fungsi kritik dan pengawasan.

 

Setelah masuk kabinet, tuntutan berubah menjadi kemampuan menjalankan kebijakan dan menjaga stabilitas pemerintahan.

 

Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur menghadapi sejumlah persoalan besar. Mulai dari pengelolaan sampah nasional, pencemaran kawasan industri, konflik lingkungan dengan investasi, hingga tekanan standar global terkait transisi energi dan emisi karbon.

 

Jawa Timur sendiri termasuk wilayah dengan kompleksitas tinggi karena memiliki kawasan industri besar yang kerap bersinggungan dengan isu pencemaran lingkungan dan konflik tata ruang.

 

Sejumlah pengamat menilai keberhasilan Jumhur nantinya akan diukur bukan lagi dari kemampuan mengkritik kebijakan, tetapi dari efektivitas membangun keseimbangan antara kepentingan industri, investasi, dan perlindungan lingkungan.

 

Situasi itu membuat perjalanan politiknya menjadi salah satu transformasi paling menarik dalam kabinet Prabowo saat ini.

 

Kelakar Prabowo di Nganjuk akhirnya tidak hanya dibaca sebagai candaan personal, tetapi juga cerminan perubahan hubungan antara negara dan kelompok aktivis yang dulu berada di luar lingkar kekuasaan.

 

Di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional, pemerintah tampak berusaha merangkul figur-figur dengan basis gerakan sosial untuk memperkuat legitimasi publik, termasuk di kantong buruh Jawa Timur.