JATIMNET.COM, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan yang digelar pada 18–24 April 2026 masih berada dalam tahap uji coba. Berbagai kendala yang muncul selama proses pendataan disebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem ke depan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Jember, Achmad Helmi Lukman, mengatakan pihaknya memahami berbagai hambatan teknis yang muncul selama proses verval berlangsung.

“Yang penting datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kami juga akan evaluasi agar penugasan ke depan bisa lebih dekat dengan domisili petugas,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Jember ini.

Helmi menjelaskan, pelaksanaan verval saat ini masih bersifat trial sehingga evaluasi menyeluruh menjadi bagian penting dalam penyempurnaan mekanisme pendataan.

BACA: Tuban Masih Lima Besar Termiskin di Jatim, Ini Kajian dan Saran BPS 

Menurutnya, penugasan ASN akan terus diperbaiki agar lebih efektif, termasuk mempertimbangkan kedekatan wilayah kerja dengan domisili petugas guna meningkatkan akurasi data.

Selain itu, Pemkab Jember juga memberikan fleksibilitas bagi ASN yang menghadapi kendala tertentu, seperti kondisi kesehatan maupun jarak tempuh yang terlalu jauh.

“ASN yang terkendala tetap bisa diwakilkan rekan lain,” jelasnya.

Helmi turut mengapresiasi dedikasi ASN yang tetap menjalankan tugas di tengah berbagai keterbatasan teknis maupun geografis.

“Ada suka dan duka di lapangan, tapi ini menunjukkan bahwa ASN terpanggil untuk membantu warga yang membutuhkan,” katanya.

Pelaksanaan verval ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam pembentukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Program tersebut diharapkan menjadi basis utama dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Pemkab Jember memastikan hasil evaluasi dari tahap uji coba ini akan menjadi landasan utama untuk meningkatkan kualitas pendataan berikutnya, sehingga data kemiskinan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

BACA: DPRD Jember Soroti Masalah Verval Data Kemiskinan, Temukan Banyak Ketidaksesuaian di Lapangan

Dengan evaluasi berkelanjutan, pemerintah berharap sistem verval ke depan semakin efektif dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan dan distribusi bantuan sosial yang lebih merata.

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Jember, Muhammad Ahmad Birbik Munajil Hayat menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan verval data kemiskinan, mulai dari minimnya pemahaman ASN terhadap indikator penilaian hingga ketidaksesuaian hasil data dengan kondisi riil masyarakat.

Birbik juga menemukan adanya warga mampu yang masuk kategori miskin, sementara warga kurang mampu justru tercatat di desil lebih tinggi, sehingga evaluasi sistem dinilai mendesak agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.