JATIMNET.COM, Jember – Pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan di Kabupaten Jember mendapat sorotan tajam dari DPRD Jember. Proses pendataan yang berlangsung pada 18–24 April 2026 dinilai masih menyimpan berbagai persoalan teknis yang berpotensi membuat data warga miskin tidak akurat.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Muhammad Ahmad Birbik Munajil, menegaskan bahwa pelaksanaan verval di lapangan tidak sesederhana yang dibayangkan. Ia menilai masih ada sejumlah kelemahan mendasar, terutama terkait kesiapan aparatur sipil negara (ASN) dalam memahami indikator kemiskinan.

“Pelaksanaan ini tidak sesederhana yang dibayangkan,” ujarnya saat diwawancarai Jatimnet.com, Minggu, 4 Mei 2026.

Birbik menyoroti pentingnya pemahaman ASN terhadap 39 variabel penilaian kemiskinan yang menjadi dasar penentuan kategori desil masyarakat. Menurutnya, kekeliruan dalam memahami variabel tersebut dapat memicu kesalahan klasifikasi warga penerima bantuan.

“Apakah ASN sudah benar-benar memahami 39 variabel itu?” katanya.

Selain persoalan pemahaman, DPRD juga menilai durasi pelaksanaan yang singkat menjadi kendala serius. Dalam waktu kurang dari sepekan, ASN harus melakukan pendataan sekaligus menginput data melalui sistem digital yang di lapangan kerap terkendala jaringan dan teknis aplikasi.

BACA: 1.700 KPM di Lamongan Tak Lagi Terima BLT, Ini Alasannya 

“Teknologi bisa menjadi kendala jika tidak disiapkan dengan baik,” ucapnya.

Kondisi di lapangan juga menunjukkan adanya penugasan ASN lintas wilayah yang dinilai kurang efektif. Dalam sejumlah kasus, petugas harus melakukan pendataan di kecamatan yang bukan wilayah domisilinya, sehingga kurang memahami kondisi sosial masyarakat setempat.

Akibatnya, DPRD menemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil pendataan dengan realitas warga. Birbik mengungkapkan masih ditemukan warga tergolong mampu masuk kategori desil 1, sementara warga miskin justru berada di kelompok desil lebih tinggi.

“Fakta di lapangan masih banyak yang tidak sesuai,” ungkap legislator Partai Golkar tersebut.

Ia menambahkan, mekanisme koreksi data juga tidak mudah karena perubahan kategori harus memenuhi seluruh indikator sistem yang berlaku.

“Mengubah desil tidak semudah yang dibayangkan,” ujarnya.

Karena itu, DPRD Jember mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem verval, termasuk pola penugasan ASN berbasis wilayah agar hasil pendataan lebih akurat.

“Pendekatan lokal akan membuat hasil lebih maksimal,” tutur mantan bankir di sebuah bank BUMN syariah tersebut.

BACA: Pemkab Jember Sebut Verval Data Kemiskinan Masih Tahap Trial, Evaluasi Sistem Jadi Prioritas 

Verval data kemiskinan ini merupakan bagian dari program nasional pembentukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Namun DPRD menilai perbaikan teknis di tingkat daerah menjadi faktor krusial agar tujuan tersebut benar-benar tercapai.

“Harapannya bantuan bisa tepat sasaran,” pungkas Birbik.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Jember, Muhammad Rizqi, belum memberikan penjelasan rinci saat dikonfirmasi karena tengah mengikuti pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Izin, saya sedang standby pemeriksaan BPK. Mungkin bisa langsung ke Sekretaris Daerah,” katanya.