Pemerintah Larang Pemberian Diskon, Ini Tanggapan Gojek dan Grab

JATIMNET.COM, Jakarta – Aplikator layanan ojek online, Grab dan Gojek menanggapi rencana Kementerian Perhubungan RI yang melarang pemberian diskon tarif ojek online karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.

"Harapan kami, apa pun keputusannya bisa dipertimbangkan secara holistik dari sisi pendapatan mitra, dari sisi konsumen dan keberlangsungan industri," kata VP Corporate Affairs Gojek, Michael Say, Rabu 12 Juni 2019.

BACA JUGA: Gojek Bantah Tak Patuhi Kepmenhub

Gojek belum bisa memberikan komentar lebih banyak karena larangan diskon ojek online tersebut masih sebatas rencana. Gojek tidak ingin berkomentar sebelum melihat isi atau revisi peraturan tersebut.

Sementara Grab menyatakan akan berkomitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

"Kami percaya setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah atas hasil diskusi dan pertimbangan secara matang akan memberikan keuntungan bagi semua pihak," kata Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno.

BACA JUGA: Gojek Minta Regulator Awasi Penerapan Tarif Ojek Daring

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta tidak ada lagi diskon tarif ojek online karena hanya memberikan keuntungan untuk sementara.

"Diskon ini memang memberikan keuntungan sesaat, untuk jangka panjang itu membunuh. Itu yang kami tidak ingin terjadi," kata Budi. (ant)