Pembangunan Bandara Kediri Harus Perhatikan Drainase

RESES. Anggota DPRD Jatim A. Sabron saat melakukan reses di beberapa wilayah Jatim, salah satunya Kediri yang mendengarkan keluhan dari warga sekitar mengenai pembangunan Bandara Kediri.

JATIMNET.COM, Surabaya - Masyarakat kecamatan Grogrol, Banyakan, dan Tarokan, Kabupaten Kediri khawatir, pembangunan bandara membuat banjir daerahnya.

Karenanya, warga meminta pengembang atau pelaksanaan proyek pembangunan bandara di Kediri mengecek ulang sistem drainase atau saluran pembuangan airnya. "Saat serap aspirasi di daerah kecamatan Grogol, warga menanyakan dan mengeluhkan terkait sistem drainase," ujar anggota DPRD Jatim A. Sabron, Sabtu 19 September 2020.

Di Kecamatan Tarokan, salah satu titik pembangunan bandara memiliki struktur tanah lebih tinggi dari milik warga. Bila sistem drainase tidak diperhatikan dengan baik, dikhawatirkan luberan air hujan menggenangi pemukiman mereka.

Sabron yang juga politikus Partai Golkar berharap pengembang atau pemilik bandara di Kediri memperhatikan soal drainase ini sebelum bandara selesai dibangun. "Jangan sampai sudah jadi permasalahan drainase muncul kembali," tegasnya.

Ia juga memastikan membawa aspirasi warga kediri ke Kementerian Perhubungan dan PUPR. "Biar pembangunan ini berjalan dengan baik, Kami harap pihak Bandara juga mendengarkan keluhan tersebut, jangan sampai mengorbankan hak dan kewajiban masyarakat di sekitar Bandara tersebut,” tandasnya.

Bandara Kediri dibangun di atas lahan seluas 450 hektare. Dari lahan tersebut akan dibangun landasan pacu (runway) sepanjang 3.000 meter yang ditargetkan rampung dalam 2,5 tahun.

Informasi yang dihimpun Jatimnet.com, progres pembangunan bandara di Kediri tetap berjalan. Bandara yang akan diberi nama Bandara Dhoho dibangun oleh PT Gudang Garam Tbk melalui anak usahanya, PT Surya Dhoho Investama.

Gudang Garam mengaku sudah menghabiskan Rp 2,5 triliun untuk pembangunan bandara per Juni 2020. Total anggaran yang akan dikeluarkan sekitar Rp 9 triliun.

Proyek pembangunan Bandara Kediri menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pembiayaan seluruhnya mulai dari pembebasan lahan sampai ke pembangunan Bandara menggunakan dana dari swasta yaitu Gudang Garam.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan hak konsesi pengelolaan Bandara Kediri kepada Gudang Garam selama 25-30 tahun atau hingga 2052.